Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira merespons soal aksi mogok massal pelaku wisata di Labuan Bajo.

Menurutnya, ada dua hal yang memicu soal aksi kogok tersebut. Pertama, kata Andreas, karena kenaikan tarif ke TN Kawasan Wisata Komodo yang drastis Rp3,75 juta yang menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo.

"Mekhawatirkan akan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, yang tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan Ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi dengan mulai kembali ramainya kunjungan wisata ke Labuan Bajo," kata Andreas dalam keterangannya kepada Tribunnews, Selasa (2/8/2022).

Legislator PDIP ini mengatakan, jika kekhawatiran ini wajar, karena para pelaku wisata dan ekraf di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerah lain benar-benar terpukul oleh pandemi. 

Kedua, lanjut Andreas, meskipun demonstrasi menentang kenaikan tarif ke kawasan TN Komodo ini sudah dijawab dengan ditetapkannya kunjungan ke pulau Rinca. Tetapi, dengan tarif yang berlaku, artinya tidak ada kenaikan. 

Namun tarif masuk ke pulau Padar dan Komodo tetap dinaikan menjadi Rp3,75 juta rupiah dengan alasan untuk kepentingan konservasi yang berbiaya mahal, sebagaimana penjelansan pemda NTT. 

Namun, penjelasan ini nampaknya tidak menyurutkan aksi mogok massal pelaku wisata.

"Soal urgensi konservasi untuk pulau Komodo dan Padar saya kira kita semua sepakat, karena memang ini untuk kepentingan keberlanjutan hidup biawak purba varanus comodensus dan habitat aslinya di Komodo dan Padar," terangnya.

"Namun, penyebab mogok massal ini juga nampaknya dipicu juga oleh ketidak percayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo," sambungnya.

Maka dari itu, Andreas mengajak Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-akso demo di Labuan Bajo.

Baca juga: Tersangka Aksi Demo Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo Terancam 10 Tahun Penjara

"Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo - Flores," katanya.

Untuk itu, Andreas sebagai anggota Komisi X yang membidangi Pariwisata dan wakil rakyat dari Dapil NTT-I akan meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Dengan mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang," jelasnya.