Polemik Harga Tiket Pulau Komodo Labuan Bajo: Awal Masalah, Demo Warga, hingga Reaksi Gubernur NTT
Polemik tarif masuk Pulau Komodo ini mengemuka setelah pemerintah mengumumkan rencana kenaikan tarif masuk hingga Rp3,75 juta per wisatawan.
Editor: Malvyandie Haryadi

Pemerintah daerah menegaskan tetap akan menerapkan harga tarif masuk Rp3,75 juta per orang di Pulau Komodo per 1 Agustus 2022.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, konservasi sebuah taman nasional butuh anggaran yang besar.
Selain itu, juga perlu adanya kolaborasi semua pihak untuk menjadikan taman nasional lebih baik.
Menurut Viktor, hal inilah yang menjadi alasan pemerintah mematok harga yang tinggi untuk masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar. Meskipun, kenaikan tiket itu menuai penolakan.
"Di dunia mana pun konservasi itu tidak ada yang murah. Oleh sebab itu, untuk konservasi Taman Nasional Komodo, maka kita harus punya anggaran yang cukup agar pengelolaannya lebih maksimal," ujar Viktor kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur NTT, Senin (1/8/2022).
Aparat kepolisian dikerahkan
Aparat kepolisian dikirim ke kawasan wisata premium di Labuan Bajo.
Hal ini guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Labuan Bajo.
Ratusan aparat kepolisian itu dikirim demi meredam gejolak, buntut kenaikan tarif masuk di TN Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,75 juta sekali masuk.
Diketahui tarif Rp 3,75 juta ini diberlakukan per 1 Agustus 2022 saat hendak masuk ke TN Komodo dan Pulau Padar.
Gubernur NTT Viktor Laiskodat, menyebut Kapolda NTT telah mengirim personil ke Labuan Bajo untuk mengamankan situasi. Personil itu dikirim dari Polres Ende dan Manggarai.
"Dan bapak Kapolda telah memberikan perhatian serius dengan menurunkan tim yang cukup, baik dari polres Manggarai dan polres Ende. Dan ini mengambil pengamanan berkaitan dengan itu," sebut Gubernur Viktor Laiskodat, Senin (1/8/2022) di lobby kantor gubernur bersama sejumlah pimpinan Forkompinda NTT.
Politisi NasDem itu juga menegaskan akan menindak tegas para pihak yang menggangu keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke tempat itu.
Manajemen restoran dan hotel di kawasan wisata premium diharapkan tetap buka sebagaimana biasanya.