TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kementerian Sosial (Kemensos) turun untuk memeriksa temuan penimbunan beras bantuan presiden di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

"Jadi tim kami pada tanggal 1 Agustus kemarin Senin, sudah melakukan penelusuran tim inpekstur kami dan dua orang auditor yang melakukan penelusuran ke lapangan," ujar Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jln Salemba Raya, Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Dalam temuannya, tim Itjen Kemensos menemukan bau busuk dari lokasi penimbunan.

Dadang menduga terdapat pula tepung dan telur yang ditimbun di lokasi tersebut.

"Saya baru sampai dari Depok. Kami dari lokasi penimbunan."

"Jadi kondisi yang tadi saya datangi itu kondisi bau, bau sekali."

"Bau telur busuk dan segala macam."

"Jadi kalau dilihat dari kondisi yang ada, ini sebenarnya bukan bantuan beras saja, tapi ada tepung ada telur," ungkap Dadang.

Menurut Dadang, bantuan presiden yang melalui Kemensos tidak terdapat sembako jenis tepung dan terigu.

Saat itu, Dadang mengungkapkan bansos dari Kemensos hanya beras sebesar 20 kilogram.

"Kalau Kemensos sendiri tidak ada telur tidak ada tepung, tapi dilapangan kondisinya itu bau busuk, bau telur dan segala macam," kata Dadang.

Dirinya mengungkapkan bansos saat itu tak hanya diberikan oleh Kemensos, namun juga melalui Pemerintah Daerah.

"Karena penjelasannya dari pihak Bulog, bahwa bantuan ini bukan hanya dari Kemensos. Ada juga dari Pemda pun melakukan pemberian bantuan yang sejenis ada gula, ada telur," kata Dadang.

Meski begitu, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam kesempatan yang sama belum dapat memastikan telur dan tepung yang ditemukan merupakan bagian dari beras bansos yang ditimbun.

"Kita tidak tahu tadi yang tepung itu apakah bagian dari ini, mungkin aja bisa dibuangi orang kan. Mungkin bisa aja dibuangi orang, tapi yang jelas yang kita bantu tuh tidak pernah memang kita bantu itu tepung itu ngga pernah," kata Risma.

3.675 kilogram beras

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan total ada 3.675 kilogram beras bantuan presiden yang terkubur di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Ramadhan menjelaskan bahwa jasa ekspedisi JNE mengubur beras paket bantuan presiden tersebut pada 5 November 2021.

"Sudah dibuatkan berita acara pemendaman beras sebanyak 3.675 kilogram atau 289 karung atau setara dengan 139 KPM (keluarga penerima manfaat)," ujar Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2022).

Ramadhan menjelaskan aksi penimbunan bantuan presiden tersebut terungkap oleh pemilik lahan berinisial RS pada Sabtu (30/7/2022) lalu.

Pemilik itu lantas langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Metro Depok.

"Dan dilakukan penggalian dengan menggunakan alat berat dan ditemukan beras bantuan presiden dengan merk Beras Kita Premium. Dengan menggunakan karung 5, 10, dan 20 kilogram serta beberapa beras yang sudah berhamburan di tanah," kata Ramadhan.

Penyidik, kata Ramadhan, langsung melakukan pemeriksaan terhadap pihak JNE.

Hasilnya, penguburan itu dilakukan lantaran paket bantuan presiden yang hendak dikirimkan rusak akibat terkena hujan.

Ia menuturkan bahwa pihak JNE memutuskan untuk menguburnya lantaran tak ada aturan khusus yang mengatur soal pemusnahan barang kiriman yang rusak.

"Menurut pihak JNE, beras yang dikubur rusak karena basah kehujanan, sehingga pihak JNE menyatakan tidak layak dibagikan ke KPM, itu alasan dari JNE. Dalam hal ini tidak ada pengaturan cara pemusnahan dalam SOP JNE apabila barang kiriman rusak dan sudah seizin JNE pusat," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Polri masih melakukan penyelidikan temuan dugaan penimbunan sejumlah paket bansos di sebuah lapangan di Tugu Jaya, Depok, Jawa Barat.

Dalam kasus ini, Satreskrim Polres Metro Depok telah memeriksa pihak JNE terkait temuan bansos dalam jumlah besar itu.

Hasil pemeriksaan sementara, JNE adalah pihak distributor yang bertugas menyalurkan paket bansos dari pemenang tender yakni PT DNR.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan, hal ini diketahui usai Satreskrim Polres Metro Depok memeriksa pihak Kemensos dan JNE.

Pihak JNE juga menjelaskan bagaimana alur atau proses distribusi bantuan bantuan presiden tersebut hingga dikubur karena alasan rusak saat proses distribusi.

"JNE ini bekerja sama dengan vendor PT DNR. DNR inilah selaku pemegang tender untuk distribusi beras bansos dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerimanya, untuk wilayah Depok pada tahun 2020," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Zulpan memaparkan, JNE adalah pihak yang ditunjuk dalam kerja sama dengan PT DNR.

Dalam hal ini, JNE bertanggung jawab untuk mendistribusikan beras bansos kepada masyarakat yang namanya sudah terdaftar oleh pemerintah.

"Kemudian JNE sebagai pihak jasa kurir yang mengantar pihak penerima yang namanya sudah ada dalam lis yang dibuat pemerintah," kata Zulpan.

Zulpan menambahkan, adapun dalam pendistribusian ini sesuai dengan kontrak.

Artinya, semua distribusi tersebut berdasarkan data yang dipegang PT DNR yang diduga jumlahnya mencapai ratusan ribu ton.

"Jumlah beras yang dikirim oleh JNE dengan kontraknya dengan PT DNR ini berdasarkan pemeriksaan hari ini disampaikan ratusan ribu ton," katanya.

Dalam perkembangannya, diketahui jika alasan JNE mengubur paket bansos itu karena alasan beras sudah rusak terkena air hujan sewaktu mengambil di gudang penyimpanan Bulog di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

Dalam hal ini, JNE mengklaim beras tersebut sudah menjadi milik JNE sebab JNE telah mengganti kepada pemerintah.

"Beras yang ditimbun menurut pengakuan JNE merupakan beras yang rusak. Mereka anggap beras itu sudah menjadi milik JNE, karena JNE telah mengganti kepada pemerintah. Tapi keterangan ini belum didukung dokumen baru secara lisan. Makanya ini akan kita dalami lagi," kata Zulpan.

Pengakuan pemilik lahan

Rudi Samin, selaku pemilik lahan sebelumnya mengungkap awal mula dirinya mengetahui ada sembako dipendam di lahannya.

Ia mengaku awalnya dirinya mendapat laporan dari seorang karyawan jasa pengiriman yang ada di sekitar lokasi kejadian soal penimbunan sembako bantuan presiden.

Karyawan jasa pengiriman barang itu memberitahu Rudi bahwa ada penimbunan sembako di Lapangan KSU.

"Saya dapat informasi dari orang dalam JNE ada pemendaman sembako," kata Rudi Samin dilansir dari TribunJakarta.com, Minggu (31/7/2022).

Pada hari pertama pencarian, ia tidak menemukan sembako yang dimaksud karyawan jasa pengiriman tersebut.

Baru pada hari ketiga, ia akhirnya menemukan barang yang dimaksud.

"Saya cari sehari tidak dapat, dua hari, tiga hari akhirnya saya dapat dengan menggunakan beko (excavator) pada Jumat kemarin," katanya.

Rudi mengatakan, tumpukan sembako yang dipendam di dalam tanah ini bertuliskan bantuan presiden.

"Ada tulisannya, bantuan presiden yang dikoordinir Kemensos. Dari Polres dan juga sudah datang kemarin," katanya.

Diketahui pmerintah memang menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Sembako yang ditemukan di lahan kosong di Depok tersebut dalam kondisi terbungkus karung.

Rudi Samin mengatakan paket sembako ditemukan setelah pihaknya melakukan penggalian tanah sedalam tiga meter.

Awalnya pada saat penggalian ditemukan karung beras seberat 20 kilogram, dan sejumlah barang kebutuhan pokok lainnya.

Kemudian setelah digali lebih dalam akhirnya ditemukan lebih banyak lagi.

“Diduga paket sembako yang dipendam di tanah saya sebanyak satu kontainer,” ujarnya.

Klarifikasi JNE

Sementara itu, Head of Media Relation Departement JNE, Kurnia Nugraha, menegaksan bahwa pihaknya tidak melakukan penimbunan sembako.

"Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan," kata Kurnia Nugraha dalam keterangan persnya, Minggu (31/7/2022).

"Kami sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dari kedua belah pihak," jelasnya.

Kurnia berujar, pihaknya berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur hukum yang berlaku.

"JNE selalu berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan," ujarnya.(*)