TRIBUNAMBON.COM - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Kamrussamad menilai Presiden Joko Widodo memiliki komitmen yang kuat untuk berpihak pada rakyat.

Hal tersebut terlihat dari komitmen Jokowi memastikan stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, subsidi merupakan pilihan kebijakan yang membutuhkan komitmen politik untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

"Kita bersyukur Presiden Jokowi memiliki komitmen menjaga harga BBM di harga Rp 7.650m," kata Kamrussamad dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com Rabu (3/8/2022).

Stabilnya harga BBM Subsidi, kata Kamrussmad, memiliki dampak besar bagi perekonomian Indonesia yang terancam oleh resesi global.

"Sehingga, tekanan resesi ekonomi global, mulai dari resesi AS, pelemahan ekonomi China, dan gangguan rantai pasok akibat konflik Ukraina-Rusia, masih dapat terkendali," terangnya.

Kamrussamad mengatakan, laju inflasi di Indonesia pada bulan Juli tergolong tinggi akibat naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok.

"Di bulan Juli, sebagai contoh, laju inflasi sudah sebesar 4,94 persen yoy, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 4,35% dan sekaligus jadi yang tertinggi sejak Oktober 2015. Kenaikan inflasi ini jelas disebabkan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat," jelas Kamrussamad.

Baca juga: BHS Bantah Subsidi BBM di Malaysia Lebih Besar dari Indonesia, Sebut Harga Pertalite Bisa Turun

Kenaikan harga kebutuhan pokok yang meningkatkan laju inflasi tersebut, dapat diperparah jika pemerintah tak memberikan subsidi terhadap BBM.

"Kita bisa bayangkan kalau BBM tidak disubsidi, lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat pasti sudah melonjak tidak terkendali. Krisis ekonomi saat ini, bisa bergeser menjadi krisis sosial, bahkan politik. Ini yang tidak kita inginkan," imbuhnya.

Ia pun menegaskan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi bukanlah suatu tindakan pemborosan.

Pasalnya, APBN telah dirancang sebagai pengendali inflasi dengan menjaga daya beli masyarakat.

"Subsidi BBM dari APBN jangan dianggap pemborosan. Sebab APBN kita sudah dirancang sebagai shock absorber. Tujuannya adalah mengendalikan inflasi, menjaga daya beli rakyat, dan menjaga momentum pemulihan. Sebab kalau tidak demikian, guncangannya akan sangat keras bagi masyarakat. Daya beli akan melemah. Padahal, konsumsi domestik menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi kita," pungkas Kamrussamad.

Baca juga: Presiden Jokowi Ingatkan Subsidi BBM Sudah Terlalu Besar

(*)