TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya penguatan ekonomi menjadi salah satu sarana menjaga keamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Pernyataan itu disampaikan Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Robert Sombolon.

"Kita harus memikirkan dan merumuskan kebijakan akomodatif terhadap realitas dan kebutuhan masyarakat perbatasan terkait aktifitas lintas batas negara," kata Robert, dalam keterangannya, Kamis (4/8/2022).

Pernyataan itu disampaikan setelah melakukan survei jalur tidak resmi atau JTR di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia-Malaysia.

Diketahui, JTR di Kabupaten Sanggau menjadi wilayah rawan kejahatan.

Di kawasan perbatasan negara tepatnya Entikong sudah berdiri Pos Lintas Batas Negara (PLBN). 
Namun, masih marak JTR yang ditemukan.

BNPP mencatat ada 25 titik JTR yang diidentifikasi di Kabupaten Sanggau. 

Berdasarkan hasil survei diketahui, lokasi resmi PLBN masih belum dapat menjangkau semua aspek strategis khususnya aspek ekonomi. 

Garis batas negara yang begitu panjang dan tidaklah selalu berada dekat dengan Pos Lintas Batas Negara yang resmi, terkadang menjadi momok tersendiri.

"Secara realistis, kita harus menyikapi fakta adanya kebutuhan masyarakat perbatasan untuk penguatan ekonomi," tuturnya. 

Nantinya, hasil survei akan menjadi bahan bagi BNPP merumuskan kebijakan dan program serta mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder baik di pusat maupun di daerah dalam rangka penanganan lintas batas negara.

Baca juga: Pejabat Afghanistan: Pertempuran di Perbatasan Libatkan Pasukan Iran dan Taliban Tewaskan 1 Orang

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama harus merumuskan kebijakan lintas batas negara yang bisa memenuhi kebutuhan pengamanan perbatasan negara dan kubutuhan penguatan ekonomi masyarakat perbatasan secara serasi dan seimbang.

Sementara itu, Surya, seorang warga di lokasi Camp Jangkang, Dusun Tapang Peluntan, Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau mengeluhkan sejumlah hal. 

“Kami jauh sekali pak gerbang Entikong. Suami kerja dekat sini, di kilang sebelah. Sudah ada jaminan kompeni (perusahaan,-red), tetapi warga banyak yang kerja di kilang dan tak ada cop (stempel,-red),".

"Karena sudah tua dan tidak sanggup mengurus-urus surat, untuk makan juga dibantu kompeni kiriman setiap bulan.  Untuk tambah-tambah kami bejualanlah dari barang yang juga titip sama manejer (supervisor,-red)".

"Tiap bulan dari risip (list belanja). Nanti bagi sikit dia macam ongkos jalan," ungkap Surya.

Sementara itu, Camat Entikong Kosmas Yul, mengatakan masalah ekonomi yang terkorelasi jarak tempuh dan sulitnya medan menjadi kendala utama kenapa banyak warga sehingga menggantungkan ekonomi mereka ke negara tetangga.

“Saya pikir jalan keluarnya, dengan dibangunnya JIPP (Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan,-red) itu ya sangat membantu masyarakat. Kami yang dulunya 100 persen menggantungkan kebutuhan pokoknya ke Malaysia, sekarang mereka sudah mulai berbelanja kebutuhan pokok mereka ke wilayah Entikong," tambahnya.