JNE Bantah Timbun Beras, Hotman Paris: JNE Jadi Korban Fitnah, JNE Buang Beras Miliknya yang Rusak
Pihak Jasa pengiriman logistik JNE membantah kabar penimbunan beras di lahan kosong dekat Gudang JNE di Sukmajaya, Kota Depok.
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Tiara Shelavie
Diketahui, kabar penimbunan beras di Lapangan KSU, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok mencuat sejak Jumat (29/7/2022) lalu.
Beberapa karung beras terbuka hingga beras tercecer di tanah.
Warga yang menemukan dugaan penimbunan sembako, Rudi Samin, mengatakan penemuan sembako bermula ketika dirinya mendapat laporan dari seorang karyawan jasa pengiriman di sekitar lokasi kejadian.
Sebagai informasi, lokasi Lapangan KSU yang merupakan tempat penemuan sembako yang dikubur di tanah ini berseberangan langsung dengan gudang kantor jasa pengiriman tersebut.
Kemensos Cek Lokasi Penemuan Beras yang Dikubur di Depok
Sebelumnya, sejumlah pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) meninjau lokasi temuan beras bantuan sosial yang dikubur di lahan kosong dekat Gudang JNE di Sukmajaya, Kota Depok pada Selasa (2/8/2022) kemarin.
Menurut Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, Dadang Iskandar, beras bansos yang dikubur di lahan kosong tersebut, diduga bukanlah bansos dari Kemensos.
Sebab, tidak ada label Kemensos pada karung beras yang tertimbun.
"Diduga bukan, karena proyek penanganan Covid-19 bukan dari Kemensos saja, tetapi kita tidak tahu."
"Yang pasti kalau saya menandakan, bantuan yang kita punya lebel tersendiri," kata Dadang, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu (3/8/2022).
Baca juga: JNE Tunjuk Hotman Paris Sebagai Pengacara Hadapi Kasus Beras Bansos yang Dikubur di Depok
Di sisi lain, pihak Istana turut merespons temuan beras yang dikubur di Depok itu.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, menegaskan pihak Istana selama ini tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan mana pun dalam mendistribusikan bantuan presiden.
"Dari data-data yang ada diperoleh oleh Sekretariat Negara, di Istana Negara, Presiden, staf Sekretariat Presiden, dan Kantor Staf Presiden tidak pernah membangun kerjasama atau punya kontrak dengan perusahaan mapapun untuk bisa melakukan bantuan dalam penyebaran bantuan presiden itu," jelas Ngabalin.
Pihak Istana pun meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan yang tengah dilakukan kepolisian.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Taufik Ismail, Kompas.com, Kompas.tv)
Simak berita lainnya terkait Sembako bantuan Presiden
