Tak hanya ACT, Ivan menyebut ada ratusan yayasan lain yang diduga melakukan modus serupa.

Dalam pantauan PPATK setidaknya ada 176 yayasan lain yang diduga melakukan  penyelewengan dana seperti ACT.

”Ada 176 entitas yayasan lainnya yang kemudian kami  serahkan kepada Beliau [Menteri Sosial, Tri Rismaharini] untuk diperdalam, selain yang terkait  dengan kasus yang sedang marak sekarang yang ditangani oleh teman-teman Bareskrim," kata  Ivan.

Dia mengatakan, 176 lembaga ini bekerja seperti layaknya ACT.

Menghimpun dana, dan diduga penggunaannya tak seperti seharusnya.

"Jadi kita masih menduga ada lembaga-lembaga lain yang memiliki kegiatan serupa (dengan ACT) dan status himpunan tadi salah satu di antaranya,  kurang lebih seperti itu. Rata-rata memang modusnya adalah sama ya, penggunaan dana yang  dihimpun dari publik itu tidak sesuai dengan peruntukan mestinya. Ada yang lari ke pengurus,  kemudian ada yang lari ke entitas hukum yang dibentuk oleh para pengurus, itu," sambung dia.

Dia menegaskan, pengelolaan dana oleh yayasan-yayasan tersebut diduga tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

Jadi, kita melihat pengelolaan dana itu tidak selalu dipergunakan untuk  kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya, sesuai dengan amanat yang disampaikan  kepada Kemensos. Kurang lebih seperti itu, ya," ungkap dia, tanpa merinci yayasan-yayasan  yang dimaksud.

Ivan mengatakan data entitas tersebut sudah disampaikan ke Kemensos untuk didalami. Data tersebut juga sudah diserahkan kepada penegak hukum terkait.

"Itu sudah kami serahkan ke  beberapa penegak hukum yang kemungkinan akan bertambah lagi dengan yayasan-yayasan  lainnya," kata Ivan.

Imbauan Kemensos

Terkait merebaknya kasus penyelewengan dana sumbangan masyarakat oleh yayasan sosial seperti yang dilakukan ACT, Kemensos menawarkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk  memantau yayasan atau lembaga-lembaga pengelola dana publik untuk kepentingan sosial.

”Jadi nanti akan segera kita bentuk Satgas bersama antara Kemensos dengan PPATK terkait bagaimana Yayasan PUB dan segala macam ini bisa dikelola dengan benar, diawasi dengan  benar, secara prudent, kemudian memiliki akuntabilitas sehingga masyarakat terlindungi. Tidak  lagi terjadi kasus yang seperti kita baca selama ini yang sudah ditangani oleh kepolisian," ucap  Ivan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, ia sebenarnya sudah pernah berjanji menggandeng PPATK untuk memantau aliran dana sosial.