Wapres Minta Gubernur Intervensi Spesifik untuk Percepat Penurunan Prevalensi Stunting
Pemerintah targetkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 sehingga harus menurunkan prevalensi sebesar 10,4% pada waktu yang tersisa
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta para kepala daerah terutama gubernur meningkatkan intervensi secara spesifik untuk penurunan angka stunting di Indonesia.
Wilayah yang masih tinggi angka stunting, menurut Ma'ruf, harus melakukan sejumlah langkah intervensi.
"Saya minta agar para Gubernur untuk fokus pada intervensi spesifik dan sensitif yang masih rendah cakupannya," ujar Ma'ruf saat memimpin Rapat Kerja 12 Provinsi Prioritas Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (04/08/2022).
Pemerintah telah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024.
Sehingga pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan harus menurunkan prevalensi sebesar 10,4% pada waktu yang tersisa.
Baca juga: Deteksi Dini Kenaikan Berat Badan yang Tidak Cukup Penting untuk Pencegahan Stunting
Pemerintah, kata Ma'ruf, menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mempercepat penurunan angka stunting.
“Saya minta agar praktik baik terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya," ucap Ma'ruf.
Menjelang akhir rapat, Ma'ruf memberikan arahan terkait pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam upaya penurunan stunting di daerah masing-masing.
“Pemerintah Daerah perlu bekerja sama dan bermitra dengan lembaga non-pemerintah, baik dari perguruan tinggi dan lembaga riset, kalangan swasta dan filantrofi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga mitra pembangunan, dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerahnya masing-masing," jelas Ma'ruf.
Rapat ini dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, M. Imam Aziz, dan Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wapres Abdul Muis.
