"Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering," ucap Ganjar.

Ganjar menjelaskan, KPK dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, tak hanya sosialisasi dan edukasi.

Namun, juga terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah.

Penekanannya, kata Ganjar, adalah kontrol diri pada individu.

Ganjar pun belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT tersebut.

Mengenai OTT bupati ini, Ganjar pun kembali mengingatkan kepala daerah terkait tindakan korupsi.

Sebab, komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan seringkali berpotensi pada tindakan rasuah.

Diketahui, OTT terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjadi pada Kamis (11/8/2022).

Selain Bupati Pemalang, KPK juga mengamankan puluhan orang lain.

Saat ini, KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum parapihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

KPK Juga Amankan Sejumlah Kepala Dinas, Total Ada 23 Orang yang Terjaring

Diberitakan Tribunnews.com, selain Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, KPK juga ikut menjaring sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pemalang.

Sebagaimana diketahui Bupati Pemalang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (12/8/2022) kemarin.

Informasi yang didapat Tribunnews, setidaknya ada 23 orang, termasuk bupati yang ditangkap KPK.