Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Wapres Maruf Amin Minta Kemenkes Siapkan Posyandu Jadi Sentra Penanganan Stunting

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta Posyandu di seluruh tanah air berperan sebagai sentra percepatan penanganan stunting.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Wapres Maruf Amin Minta Kemenkes Siapkan Posyandu Jadi Sentra Penanganan Stunting
SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
PENCEGAHAN STUNTING - Kader Posyandu menimbang badan balita dalam pemeriksaan rutin satu bulan sekali di Taman Posyandu Delima, RW 03 Kelurahan Madyopuro, Kota Malang, Kamis (19/12/2019). Setelah sukses mengoptimalisasikan Posyandu Balita untuk menurunkan angka stunting di Kota Malang dari 22 persen ke 17,8 persen, Pemkot Malang berencana mengembangkan Posyandu Remaja untuk edukasi reproduksi dan upaya hidup sehat sejak remaja. Dengan edukasi dan pemahaman kesehatan yang tersosialisasikan secara luas, Pemkot Malang optimis dapat menekan angka stunting di Kota Malang. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta Posyandu di seluruh tanah air berperan sebagai sentra percepatan penanganan stunting. SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin meminta Posyandu di seluruh tanah air berperan sebagai sentra percepatan penanganan stunting.

Maruf Amin meminta Kementerian Kesehatan mempersiapkan Posyandu membantu penurunan angka stunting.

"Mungkin ada yang sudah, masih ada yang dalam proses, tapi Kementerian Kesehatan [harus] menyiapkan seluruh Posyandu di seluruh Indonesia bisa melakukan pelayanan (penanganan stunting)," ujar Maruf Amin melalui keterangan tertulis, Jumat (12/8/2022).

Pemanfaatan Posyandu, kata Maruf Amin, dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14 persen pada 2024 mendatang.

"Stunting kita masih 20 persen yang dalam waktu singkat ini, kita harus bisa menyelesaikan, karena keinginan kita nanti 2024 sudah tinggal 14 persen," ungkap Maruf Amin.

Berbagai upaya percepatan penurunan angka stunting, menurut Maruf Amin, sudah dilakukan oleh Pemerintah.

Langkah tersebut termasuk dengan mengintegrasikan berbagai program dan anggaran mulai dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat hingga pemerintah daerah.

Berita Rekomendasi

"Kita melakukan percepatan proses penanganan stunting, melakukan koordinasi antarkementerian pusat, kemudian juga melakukan koordinasi sampai ke bawah, [serta] didukung oleh sistem penganggaran yang kalau dulu mungkin hanya nasional, [tetapi] sekarang harus masuk di APBD juga," tutur Maruf Amin.

Baca juga: Wapres Minta Gubernur Intervensi Spesifik untuk Percepat Penurunan Prevalensi Stunting

Dirinya meminta pihak swasta turut dilibatkan dalam pengentasan stunting melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Perusahaan itu harus ikut ambil bagian dari penanganan stunting, wajib. Jadi, perusahaan dimana dia berdomisili harus ikut ambil bagian dalam intervensi penurunan stunting," pungkas Maruf Amin
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas