Jokowi Perintahkan Mendagri Buat Surat Penggunaan Anggaran Tak Terduga untuk Pengendalian Inflasi
Hal itu disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TEIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat yang isinya anggaran tidak terduga di daerah bisa digunakan untuk pengendalian inflasi.
Hal itu disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
“Saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan entah surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah,” kata Jokowi.
Baca juga: Jika Harga BBM Naik, Berikut Sejumlah Dampaknya, Berkurangnya Konsumsi hingga Inflasi Meningkat
Misalnya, anggaran tersebut digunakan untuk biaya distribusi komoditas dari daerah yang pasokannya melimpah ke daerah yang kekurangan.
Presiden mencontohkan harga beras di Merauke Papua yang hanya Rp 6000 per kilogram karena banyaknya pasokan.
Sementara di daerah lain ada yang kekurangan pasokan sehingga harganya tinggi.
“Saya pernah ke Merauke, Kepala Daerah menyampaikan pada saya “pak beras kita melimpah di sini tapi nggak ada yang beli harganya juga murah Rp 6.000 Pak”. Saya cek ke bawah benar harganya Rp 6000. Ada daerah lain yang kekurangan beras kenapa enggak ngambil dari Merauke yang harganya masih murah. Problemnya transportasi mahal,” katanya.
Kerja lapangan seperti itu, kata Presiden, sangatlah penting untuk pengendalian inflasi.
Pasalnya inflasi sekarang ini menjadi momok semua negara.
Inflasi di Indonesia kata Presiden berada di angka 4,94 persen.
Sementara itu inflasi di negara negara lain sudah terbilang tinggi.
Misalnya Turki 79,6 persen, Uni Eropa 8,9 persen, dan Amerika 9,1 persen yang kemudian turun 8,5 persen.
“Ini bukan sesuatu yang mudah dan ini menjadi momok semua negara, tapi saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan, provinsi, kabupaten, kota gubernur, bupati, wali kota TPID, TPIP semuanya bekerja, rampung selesai untuk mengembalikan lagi (inflasi) ke angka di bawah 3 selesai, wong kita barangnya juga ada kok,” pungkasnya.
