Tegaskan Golkar Terbuka untuk Siapa Pun, Bahlil Sebut Keputusan Ada di Jokowi
Bahlil Lahadalia menegaskan kembali bahwa partainya adalah partai inklusif dan siap menerima siapapun, termasuk Jokowi.
Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan kembali bahwa partainya adalah partai inklusif dan siap menerima siapa pun yang mau bergabung, tak terkecuali Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Hal itu dikatakan Bahlil usai ditanya apakah tawaran Golkar kepada Jokowi masih ada sampai saat ini untuk bergabung sebagai kader Golkar.
"Partai Golkar sangat terbuka kepada siapapun yang mau mengabdi kepada rakyat bangsa dan negara lewat politik, dan sebenarnya itu salurannya adalah partai politik," kata dia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (20/12/2024).
Dia mengatakan tak membatasi para tokoh bangsa yang memang mau bergabung ke Golkar.
"Pak Jokowi adalah tokoh dan sepuluh tahun menjadi Presiden, dan alhamdulillah karya-karyanya juga cukup luar biasa, dan saya pikir kita kembalikan saja kepada hak masing-masing warga negara, kami Partai Golkar selalu terbuka," pungkasnya.
Pemecatan Jokowi dan keluarganya diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, melalui sebuah video pada Senin (16/12/2024).
Dalam video tersebut, Komarudin menyampaikan bahwa keputusan ini diambil atas arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan," kata Komarudin.
Dia menegaskan, pemecatan ini merupakan sanksi organisasi yang dijalankan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
Atas pemecatan ini, Jokowi, Gibran, dan Bobby dilarang melakukan kegiatan apa pun atas nama PDIP.
"Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," ucap Komarudin.
Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.