Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi Ungkap Ada 5 Provinsi dengan Angka Inflasi Lebih dari 5 Persen

Jokowi kembali meminta para kepala daerah mencermati situasi dunia yang berada pada keadaan yang tidak normal.

Penulis: Reza Deni
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Jokowi Ungkap Ada 5 Provinsi dengan Angka Inflasi Lebih dari 5 Persen
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo bersalaman dengan anggota sidang saat akan meninggalkan tempat usai menyampaikan pidato pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya pada pembukaan masa persidangan I DPR tahun 2022-2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/8/2022). Pemerintah menargetkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 2,85 persen pada 2023. Terdapat kewajiban defisit di bawah 3 persen pada tahun depan sesuai arah konsolidasi fiskal. Hal tersebut tercantum dalam Buku Nota Keuangan beserta Rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran 2023. Buku tersebut memuat berbagai asumsi makro dari pelaksanaan anggaran pada tahun depan, yang penyusunannya berlangsung pada tahun ini. Pemerintah mengasumsikan pendapatan negara pada level Rp 2.443,6 triliun dan belanja Rp 3.041,7 triliun. Artinya, rencana defisit anggaran pada 2023 adalah Rp 598,2 triliun atau setara dengan 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkap ada lima provinsi di Indonesia yang inflasinya lebih dari 5 persen.

Provinsi tersebut yakni Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau, dan Aceh.

"Provinsi Jambi hati-hati sudah berada di angka 8,55 persen, Sumatera Barat berada di angka 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau di angka 7,04 persen, Aceh di angka 6,97 persen," kata Jokowi dalam sambutannya di rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Jokowi Perintahkan Mendagri Buat Surat Penggunaan Anggaran Tak Terduga untuk Pengendalian Inflasi

Dia pun meminta pemerintah daerah mencermati apa yang menyebabkan inflasi tersebut

"Ini agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5, syukur bisa di bawah 3," tegasnya.

Jokowi kembali meminta para kepala daerah mencermati situasi dunia yang berada pada keadaan yang tidak normal.

Berita Rekomendasi

Jokowi bahkan berencana mengunjungi provinsi dan bertanya langsung kepada para kepala daerah

"Saya tanya jangan gelagapan, enggak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa. Mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah," tambah Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun meminta agar bupati, wali kota dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID) di daerah dan juga tim inflasi di pusat.

Dia meminta kepala daerah aktif bertanya soal harga-harga barang yang mengalami kenaikan sehingga memicu inflasi.

"Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai. Dan dicek tim pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan," kata Jokowi.

Dia menilai bahwa ini harus disambungkan sebab memang Indonesia sebagai negara yang cakupannya luas.

"514 kabupaten kota, 37 provinsi dengan DOB yang baru. Ini negara besar," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas