TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyatakan akan memproduksi massal vaksin Covid-19 BUMN yang dikembangkan PT Bio Farma (Persero).

Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Lintang Paramitasari menyatakan pihaknya tengah berupaya mempercepat pembahasan emergency use listing (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setelah mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM.

"Kemlu berupaya untuk memfasilitasi pembahasan vaksin BUMN ini di WHO agar vaksin tersebut mendapatkan EUL tentunya setelah mendapatkan EUA dari Badan pom Indonesia," ujarnya.

Sebagaimana diketahui pemerintah lewat Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyatakan akan menghentikan alokasi dana pemulihan ekonomi nasional untuk penanganan Covid-19 dalam rancangan APBN tahun 2023.

Hal ini sehubungan dengan menguatnya kapasitas Indonesia dalam menangani Covid-19 dan jumlah kasus yang semakin terkendali.

Produksi massal vaksin Covid-19 buatan BUMN alam rangka penanganan Covid-19 jangka menengah dan jangka panjang di dalam negeri.

Baca juga: Tanggapan Satgas soal Rencana Vaksin Berbayar setelah Tak Ada Anggaran Khusus Covid-19

Lintang mengatakan Kemlu berkordinasi dengan Kementerian BUMN akan terus mendorong pengembangan vaksin Covid-19 di dalam negeri. 

Vaksin BUMN yang berplatform protein rekombinan dikembangkan oleh Bio Farma bersama dengan Baylor Collage of Medicine di Amerika Serikat. 

Saat ini vaksin BUMN tersebut sedang dalam uji klinis tahap ketiga.