TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wamenkumham RI Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menyoroti aksi protes sejumlah mahasiswa saat Kick Off Sosialisasi Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) di Hotel Ayana Jakarta pada Selasa (23/8/20222).

Ia pun menyayangkan adanya protes dari mahasiswa di tengah-tengah acara tersebut tengah berlangsung.

Eddy menyayangkan hal tersebut karena menurutnya agenda acara tersebut jelas yakni setelah pemerintah presentasi kemudian akan dilakukan tanya jawab. 

Hal tersebut disampaikannya dalam acara bertajuk RUU KUHP: Wujud Keadilan Hukum Indonesia pada Senin (29/8/2022).

"Saya baru presentasi kemudian ada mahasiswa yang kemudian memprotes katanya tersinggung karena saya waktu presentasi saya katakan ini banyak yang belum membaca buku satu, mereka tidak perlu tersinggung. Saya kira kan tidak perlu tersinggung, kalau memang sudah baca buku satu ya tidak usah tersinggung. Kalau memang belum baca ya baca," kata Eddy.

"Kedua memang saya agak ketawa juga. Mahasiswa kok baperan? Kalau mahasiswa baperan sih tidak apa-apa. Tapi kalau mahasiswa, mahasiswa kok baperan ya? Kalau mahasiswi baperan sih saya masih menerima. Kalau mahasiswa baperan lucu juga ya," kata Eddy.

Padahal, kata dia, di satu sisi mereka menuntut adanya dialog, keterbukaan, dan demokrasi.

Namun di sisi lain, ia pun mempertanyakan mengapa mereka baperan (tersinggung).

"Jadi di satu sisi menuntut dialog, menuntut keterbukaan, menuntut demokrasi, tapi di satu sisi kok baperan ya. Apa-apa tersinggung. Kita ini dikritik, dicaci maki, tidak pernah tersinggung," kata Eddy.

Eddy tidak memungkiri mensosialisaikan 37 Bab dan 632 pasal RKUHP bukan hal yang mudah untuk sebagian besar masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, kata dia, dialog publik terkait hal tersebut diistilahkannya sebagai terbuka tapi terbatas.

Terbuka, kata dia, dalam arti pemerintah menerima masukan dari manapun.

Terbatas, lanjut dia, dalam arti fokus pada 14 isu krusial. 

"Ini gencar dilakukan dalam rangka partisipasi publik," kata Eddy.

Baca juga: Wamenkumham Pastikan RKUHP Bisa Jadi Solusi untuk Selesaikan Masalah Kelebihan Kapasitas Lapas