Dengan adanya penelitian di dalam dan luar negeri, serta urgensi penurunan prevalensi perokok di Indonesia, sudah saatnya pemerintah mengedepankan kebijakan yang berbasis ilmiah untuk produk tembakau alternatif.

Sayangnya, hal tersebut belum tercermin dalam naskah akademik maupun draf revisi PP 109/2012.

Alih-alih melihat produk tembakau alternatif secara menyeluruh, naskah akademik masih memaparkan data-data yang parsial tentang rokok elektronik.

"Pemerintah dinilai perlu menyusun kebijakan yang lebih komprehensif tentang produk tembakau," lanjut Auliya.

Pada kesempatan berbeda, Visiting Professor di Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore, Profesor Tikki Pangestu mengimbau agar pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat bersikap terbuka terhadap produk tembakau alternatif, termasuk rokok elektronik.

"Mereka yang anti terhadap produk tembakau alternatif sama saja dengan mengabaikan hak asasi manusia, khususnya hak perokok yang perlu akses ke produk yang lebih baik bagi Kesehatan mereka," kata Tikki, saat menanggapi pernyataan posisi WHO di peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2020.

Tikki melanjutkan, pemerintah perlu bersikap lebih terbuka terhadap produk tembakau alternatif.

Selain itu, ia menilai bahwa perlu adanya kajian ilmiah tentang produk tembakau alternatif yang dilakukan oleh lembaga independen guna menghasilkan hasil penelitian yang objektif dan transparan.