Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik. 

"Kalau BBM dan Solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya," ucap Syaikhu.

Syaikhu menjelaskan saat ini rakyat masih berjuang bangkit kembali setelah terdampak secara ekonomi akibat Pandemi Covid-19. 

Tapi ironisnya, pemerintah justru akan menaikkan harga BBM dan solar bersubsidi. 

"Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi," kata Syaikhu.

Selain itu, Syaikhu menyinggung soal Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek kereta cepat Jakarta -Bandung.

Kata Syaikhu, kenaikan harga BBM bersubsidi dan solar mengundang pertanyaan besar di benak masyarakat.

"Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?" kata Syaikhu.

Syaikhu juga menyoroti bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah sebagai kompensasi hanya bersifat sementara. 

Menurutnya, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan. 

Terlebih, penyalurannya bantuan sosial selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi. 

Syaikhu menyinggung pula pembengkakan biaya APBN yang oleh pemerintah kerap disebut karena adanya subsidi BBM. 

Menurut Syaikhu, seharusnya pembengkakan APBN bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi. 

Terlebih Transparansi Internasional Indonesia (TII) pernah merilis data bahwa uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD sekitar 30-40 persen terindikasi korupsi. 

"Selain itu, pemerintah seharusnya bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas," tandasnya.