TRIBUNNEWS.COM - Naiknya harga Bahan Bakar Minya (BBM) turut dirasakan banyak pihak, salah satunya para pengusaha yang menyediakan jasa transportasi umum.

Dikonfirmasi Tribunnews.com kepada Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani, Sabtu (3/9/2022) mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini sangat berpengaruh pada operasional sisitem pengelolaan alat transportasi.

Secara langsung, kenaikan harga BBM ini berpengaruh pada kenaikan biaya penggunaan transportasi.

"Dampak kenaikan BBM pastinya secara langsung terhadap tarif."

"Kami pasti harus melakukan penyesuaian tarif mengingat BBM itu salah satu komponen terbesar dari biaya operasional bus," jelas Kurnia.

Jumlah kenaikan tarif transportasi bus, kata Kurnia bahkan dapat mencapai 25 persen sampai dengan 35 persen.

"Penyesuaian tarif yang akan kami lakukan kisaran 25 persen sampai dengan 35 persen, (dengan) melihat daerah dan jarak operasionalnya," terang Kurnia.

Baca juga: HMI Demo di Kawasan Patung Kuda Monas Tolak Kenaikan Harga BBM

Hal lain yang harus di ketahui, lanjut Kurnia, sebelumnya tarif transportasi bus telah dinaikkan.

Bahkan sebelum pemerintah menetapkan harga BBM yang baru.

Pasalnya, kenaikan sebelumnya telah terjadi pada harga barang atau komponen penunjang operasional alat transportasi bus.

"Selama lima bulan terakhir ini, sudah terjadi inflasi terhadap harga sparepart, di tambah dgn kenaikan PPN."

"Ini setelah BBM naik pasti akan terjadi kenaikan harga lagi terhadap barang komponen penunjang operasional kami kedepannya nanti."

"Sejak lima bulan ini, juga kami sudah sulit mencari ban."

"Ban yang kami gunakan mayoritas ban tubeless radial."

"(Karena) ban jenis ini masih import dan dalam negeri belum bisa produksi banyak. Ini salah satu hal yang membuat biaya operasional kami naik, karena yang dulunya kami bisa beli ban dengan mem-forecast beberapa bulan kedepan."

"Tapi saat ini kalau kami tidak beli, saat barang ada, resikonya adalah bila kedepannya import macet maka kami harus merusak cashflow berjalan," jelas Kurnia.

Baca juga: Polisi Kerahkan Empat Ribu Personel Antisipasi Pengamanan Demo Kenaikan Harga BBM

Pembatasan Kuota Pembelian BBM

Kurnia berharap, pemerintah dapat tegas untuk memberikan kebijakan terkait penggunaan BBM subsidi.

Jika tidak, maka ke depannya permasalahan seperti ini tetap akan terjadi lagi.

"Bicara (naikny harga) BBM, selama pemerintah tidak tegas dan jelas siapa yang berhak menggunakan BBM subsidi, maka tetap akan problem kedepannya nanti," kata Kurnia.

Apalagi saat ini pembelian jumlah BBM juga ada pembatasan.

Pembatasan kuota pembelian BBM harian ini, lanjur Kurnia, tentunya dapat mengganggu operasional transportasi umum.

Menurut Kurnia, pemerintah belum tepat memberikan kebijakan pembatasan jumlah penggunaan BBM.

Baca juga: UPDATE Harga BBM Pertamina di Seluruh Indonesia: Perlatile Rp 10.000, Pertamax Termahal Rp 15.200

"Dengan membatasi pembelian perhari erhadap kami pelaku transportasi umum, ini kekeliruan besar," tegas Kurnia.

Pasalnya, kebijalan ini membuat operasional jasa transportasi menjadi terhambat.

Lebih lanjut, Kurnia berharap, pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap ketersediaan BBM.

Termasuk pemerintah harus melakukan pengawasan ke lapangan sekalipun.

Diatas kan sdh kami sampaikan Galuh, kami minta jaminan supply, tidak ada pembatasan pengisian BBM untuk angkutan umum dan (perlunya) ketegasan pemerintah dalam pengawasan di lapangan," jelas Kurnia.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)