TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil Suharso Monoarfa yang dicopot dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan mengatakan, pemberhentian dilakukan setelah pimpinan 3 Majelis partai menyikapi terkait ramai dan kegaduhan soal Suharso Monoarfa secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.

"Sehingga pada tgl 30 Agustus 2022, dengan berat hati, Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (5/9/2022).

Adapun Suharso Monoarfa adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kariernya, Suharso pernah menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

Lantas siapa profil dan biodata Suharso Monoarfa?

Baca juga: BREAKING NEWS: Suharso Monoarfa Diberhentikan dari Ketua Umum PPP

Profil Suharso Monoarfa

Mengutip TribunnewsWiki.com, Suharso Monoarfa lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 31 Oktober 1954.

Sebelum terjun ke dunia politik, Suharso Monoarfa berasal dari keluarga pengusaha.

Meski lahir di Mataram, Suharso Monoarfa mengenyam masa anak-anak dan sekolah di Malang, Jawa Timur.

Suharso Monoarfa pernah menikah dengan Carolina Kaluku.

Namun pernikahannya berujung perceraian pada 12 September 2011.

Tak lama kemudian Suharso Monoarfa menikah lagi dengan Nurhayati Effendi.

Pendidikan

Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di Departemen Planologi ITB pada 1979, Suharso Monoarfa melanjutkan S2 jurusan Executive Program University of Michigan, AS, pada 1995.

Suharso Monoarfa juga mengambil S2 Executive Development Program di University of Standard, AS, pada 1994.

Pada 2014, Suharso Monoarfa menerima gelar Dr. Honoris Causa bidang bisnis oleh William Business College, University of Sydney, Australia, pada 2014.

Berikut adalah riwayat pendidikan yang telah ditempuh Suharso Monoarfa:

Pendidikan umum:

• SDN Tretes II, Malang (1966)
• SMPN 3, Malang (1969)
• SMAN 1, Malang (1972)
• Akademi Geologi & Pertambangan, Bandung (1973)
• Fakultas Planologi ITB, Bandung (1978)
• Tahap Persiapan Kandidat Ph.D Politik Ekonomi, Curtin University of Technology, Perth, Australia

Pendidikan khusus:
Executive Development Program (Program Pengembangan Eksekutif), diselenggarakan oleh institusi di dalam dan luar negeri,
Tarpadnas, Angkatan ke II, Lemhanas dan Kantor Menpora (1985).

Karier

Setelah lulus SMA, Suharso Monoarfa pergi ke Bandung untuk belajar di Akademi Geologi dan Pertambangan dan dilanjutkan ke Fakultas Planologi ITB, Bandung.

Berbekal ilmu yang dimilikinya, Suharso Monoarfa mulai bekerja di Bandung.

Berbagai perusahaan dia sambangi dan mendapatkan berbagai posisi jabatan.

Suharso Monoarfa sukses di dunia usaha selama 20 tahun.

Sukses di dunia usaha, Suharso Monoarfa mencoba masuk dunia politik.

Pada pemilu 2004, ia bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.

Pada tahun 2009, Suharso Monoarfa dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Belum sampai empat tahun menjabat, tepatnya tahun 2011, Suharso Monoarfa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri karena alasan pribadi.

Ia kemudian melanjutkan bisnisnya lagi di bidang manufaktur dan kimia.

Meski tidak lagi di pusaran pemerintah, Suharso Monoarfa tetap aktif di partai.

Bahkan dia menjadi lebih aktif saat terjadinya konflik PPP antara PPP kubu Suryadadharma Ali dan Romahurmuziy.

Suharso Monoarfa yang tadinya orang kepercayaan Suryadharma Ali pilih bergabung dengan PPP Ramahurmuzy ketimbang PPP kubu Suryadharma Ali yang kini dipimpin oleh Djan Faried.

Pasca Pilpres 2014, Suharso Monoarfa dan PPP kubu Romahurmuziy memilih bergabung dengan capres terpilih Joko Widodo.

Ketimbang menjadi penyeimbang di luar kepemerintahan seperti yang dilakukan PPP kubu Suryadharma Ali.

Alhasil, Presiden Joko Widodo meminta Suharso Monoarfa untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2014-2019.

Pekerjaan :

- Peneliti/Project Leader Master Plan Pengembangan Bandung Raya, Penelitian dengan Lembaga Bantuan ITB ( 1976 )

- Peneliti/Project Leader Survey Tingkat Kemiskinan dan Disparitas Pendapatan beberapa Kota Besar di Pulau Jawa, BRM Bandung ( 1978 - 1980 )

- Direktur Penerbitan IQRA Bandung ( 1979 - 1981 )

- General Manager PT First Nabel Supply (Gobel Group) ( 1981 - 1982 )

- Peneliti/Project Leader Studi Kelayakan Pabrik Gula di Sulawesi Utara, Tando Consultant (1981)

- Peneliti/Project Leader Pengembangan Listrik Masuk Desa melalui Kelayakan Pembangunan Mini Hydro Plant BAPPENAS, NTB ( 1982 )

- Direktur Pengembangan Sumber Daya Anggota KOPINDO ( 1983 - 1986 )

- Peneliti/Project Leader Pengembangan Ulat Sutra di Sulsel Nusa Consultant ( 1986 )

- Peneliti/Project Leader Peningkatan Usaha KUD melalui Pendekatan Single Commodity Departemen Koperasi ( 1987 )

- Direktur Nusa Consultant ( 1988 - 1991 )

- Pemimpin Usaha Harian Majalah Mobil Motor ( 1991 - 2000 )

- Asisten Direktur Utama PT Bukaka Teknik Utama ( 1992 - 1994 )

- Corporate Secretary PT Bukaka Teknik Utama ( 1994 - 1996 )

- Direktur PT Bukaka Sembawang Systems ( 1995 - 1998 )

- Komisaris PT Batavindo Kridanusa ( 1996 - 2000 )

- Peneliti/Project Leader Produk Unggulan dan Kebijakan Industri Nasional, KADIN ( 1996 )

- Direktur PT Bukaka Telekomindo International ( 1997 - 2000 )

- Komisaris Utama PT Agro Utama Global ( 1999 - 2002 )

Menteri :

- Menteri Negara Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II ( 2009 - 2011 )

Dicopot Pimpinan 3 Majelis DPP PPP

Pimpinan 3 Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah, dan telah memutuskan mencopot Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.

Selanjutnya, akan ditunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum PPP pengganti Suharso Monoarfa

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan mengatakan, pemberhentian dilakukan setelah pimpinan 3 Majelis partai menyikapi terkait ramai dan gaduhan soal Suharso Monoarfa secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.

"Sehingga pada tgl 30 Agustus 2022, dengan berat hati, Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (5/9/2022).

Usman menambahkan, pada tanggal 2-3 September bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai.

"Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," terangnya.

Selanjutnya, 3 Pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP, serta meminta Pengurus Harian (PH) DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.

Usman menambahkan, bahwa keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak. Tak terkecuali Ketua Majelis Syari’ah, KH Mustofa Aqil Siraj.

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah yang ucapannya, pandangannya, nasihatnya serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP seluruh Indonesia," kata dia.

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yg berazaskan Islam ini," sambubgnya.

KH Mustofa Aqil Siraj, lanjut Usman, juga mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral.

Terpenting, tak terfokus hanya pada satu masalah tertentu.

"Silakan lanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud. Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Aamiiin," jelasnya.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Fransiskus Adhiyuda)(TribunnewsWiki.com/Saradita)