TRIBUNNEWS.COM - Ribuan massa demontrasi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai berkumpul di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022) siang.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com dalam program Breaking News Kompas TV, pukul 11. 30 WIB, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal juga sudah berada di lokasi demo bersama massa lainnya.

Menurut Said Iqbal yang juga Presiden Konferedasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini, aksi para buruh dan sejumlah elemen di depan Gedung DPR ini diikuti oleh ribuah orang.

"Hari ini Partai Buruh, Organisasi Serikat Buruh, Serikat Petani, Serikat Nelayan, Forum Guru Honorer, pekerja rumah tangga, miskin kota, elemen Pemuda dan mahasiswa, perempuan, aktivis melakukan demostrasi serempak yang direncanakan 34 provinsi tapi akhirnya terkonfirmasi 20-25 provinsi."

"Massa untuk Jabodetabek berkumpul aksi di depan Gegung DPR RI ada sekitar lebih dari 1.500-an orang," kata Said kepada awak media di depan Gedung DPR, Selasa (6/9/2022)

Selain demo masyarakat Jabodetabek di depan Gedung DPR, massa yang berada di provinsi lainnya juga menggelar aksi di kantor Gubernur.

Baca juga: Tolak Harga BBM Naik, Buruh Bakal Demo hingga Desember 2022

"Seperti Bandung, Serang, Semarang, Banjarmasin, Gorontalo, dan kota-kota besar industri lainnya," lanjut Said.

Said menegaskan, aksi tolak kenaikan BBM ini tidak akan berhenti pada hari ini saja.

Namun, akan berlanjut hingga Desember 2022 mendatang.

"Aksi ini tidak akan berhenti pada hari ini, kami mengumumkan secara terbuka pada seluruh rakyat Indonesia wabil khusus para netizen yang bermain di sosial media, para anak-anak muda, kaum milenial dan Gen Z masa depanmu sedang terancam karena harga-harga barang membuat ibu bapakmu menjadi susah, biasa sekolah menjadi tinggi, biaya makanan akan melambung tinggi, biaya transportasi tak terkejar lagi dan semua akan mengalami kesulitan. Para buruh petani, nelayan akan naik ongkos transportasi akan naik harga-harga sewa rumah."

"Oleh karena itu, aksi ini diorganisir oleh Partai Buruh, dan organisasi serikat buruh, dan lainnya akan melakukan aksi sampai dengan Desember 2022, aksi akan lanjut terus menerus hingga pemerintah menurunkan harga BBM," ungkapnya.

Said pun berkeyakinan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendengarkan aspirasi rakyatnya.

Diberitakan Tribunnews.com, Said Iqbal mengungkapkan ada tiga isu yang diangkat dalam demo.

Tiga isu tersebut, meliputi penolakan rencana Pemerintah menaikan harga BBM, tolak pengesahan omnibus law cipta kerja, dan buruh mendesak kenaikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 10 hingga 13 persen.

Sebagai informasi, pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi sejak Sabtu (3/9/2022) pekan lalu untuk meringankan APBN.

Di mana harga Pertalite yang sebelumnya Rp 7.650 per liter disesuaikan menjadi Rp 10.000 per liter, Solar bersubsidi  menjadi Rp 6.800 per liter, dan harga Pertamax (nonsubsidi) dari Rp12.500 menjadi Rp 14.500.

Adanya kenaikan harga tersebut, membuat sejumlah elemen masyarakat menolak dan mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

Respons Jokowi soal Demo Tolak Kenaikan Harga BBM: Sampaikan dengan Baik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons adanya aksi demo dari masyarakat yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Termasuk aksi demo dari serikat buruh yang digelar pada Selasa (6/9/2022) ini.

Jokowi meminta masyarakat yang tak setuju dengan keputusan pemerintah terkait harga BBM agar menyampaikannya melalui cara baik.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Ini negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Demo Buruh, Sejumlah Kendaraan Taktis Polri Disiagakan di Kompleks Parlemen

Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) tak memungkiri bakal terjadi aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, juru bicara BIN, Wawan Purwanto meminta para pendemo mengikuti aturan main.

"Demo bukan sesuatu yang dilarang, namun tetap harus mengikuti aturan main, waktu dan tidak anarkis, serta memberitahukan sebelumnya kepada yang berwajib."

"Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal- hal yang tak diinginkan," kata Wawan dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Minggu (4/9/2022).

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Taufik Ismail, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait BBM Bersubsidi