Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, WAMENA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yang telah bergerak ke 3 lokasi provinsi baru di Papua, Senin (5/9/2022).

Ketua Pokja III yang juga Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Sumule Tumbo mengatakan, Pokja III tersebut terus bekerja untuk mendorong kesiapan peresmian provinsi baru di Papua Pegunungan.

Satgas tersebut dijadwalkan melakukan kunjungan kerja tahap pertama dari tanggal 5 hingga 10 September 2022.

Baca juga: Soal Pemilu di 3 DOB Papua, KPU Fokus Siapkan Regulasi Teknis

Adapun lokasi kunjungan tersebut yakni Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah oleh Pokja II, dan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan oleh Pokja III.

Sumule berharap pihak-pihak terkait dapat mendukung penuh upaya itu, serta senantiasa menjalankan komitmen bersama agar kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana.

"Kita (di sini) melakukan identifikasi secara konkret terkait dengan kesiapan-kesiapan, baik penyampaian hibah aset, pinjam pakai aset, hibah uang yang nantinya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan," kata Sumule dalam keterangannya.

Sumule mengatakan, Pokja III nantinya bakal melaporkan secara berkala hasil kunjungan kerja di Provinsi Papua Pegunungan kepada pimpinan di Kemendagri.

Ia berharap pokja III yang sedang bekerja itu dapat semakin solid, sehingga upaya transisi menuju peresmian Provinsi Papua Pegunungan dapat tercapai sesuai jadwal.

Dia mengimbuhkan, selama di Wamena Jayawijaya, pihaknya bersama anggota pokja III lainnya akan melakukan sejumlah verifikasi.

Baca juga: Imbas Perppu DOB Papua, KPU Perlu Tambahan Anggaran untuk Sarana-Prasarana Pemilu

Beberapa verifikasi yang dilakukan adalah verifikasi kantor sementara pemerintahan provinsi, lokasi lahan pusat pemerintahan provinsi, serta rumah dinas penjabat gubernur dan penjabat sekretaris daerah provinsi.

Di samping itu, pokja juga akan melakukan verifikasi data dan dokumen pengalihan Aparatur Sipil Negara (ASN), data dan dokumen penyerahan aset, serta dokumen pemberian hibah.

Sumule mengatakan pokja juga akan mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, TA 2023, serta melakukan agenda lainnya sesuai kebutuhan.

Untuk diketahui, pada hari pertama kunjungan kerja kali ini, pokja telah menggelar rapat konsolidasi di Gedung Aithousa Betlehem, Wamena, Jayawijaya.

Rapat itu turut mengundang jajaran bupati/wakil bupati, sekretaris daerah dan kepala dinas terkait di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Usai rapat, seluruh anggota Pokja III meninjau lokasi calon kantor gubernur sementara, serta lokasi lain yang direncanakan bakal menjadi rumah dinas Gubernur Papua Pegunungan.