TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal rencana demo puluhan ribu masyarakat yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Diketahui, keputusan menaikkan harga BBM Pertalite, Pertamax, dan Solar pekan lalu, memicu aksi unjuk rasa di sejumlah daerah, termasuk dari Serikat buruh.

Para buruh berencana menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM pada Selasa (6/9/2022) ini.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang tak setuju dengan keputusan pemerintah terkait harga BBM agar menyampaikannya melalui cara baik.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Ini negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Besok Partai Buruh Demo Tolak Kenaikan BBM di DPR

Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) tidak memungkiri bakal terjadi aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, juru bicara BIN, Wawan Purwanto meminta para pendemo mengikuti aturan main.

"Demo bukan sesuatu yang dilarang, namun tetap harus mengikuti aturan main, waktu dan tidak anarkis, serta memberitahukan sebelumnya kepada yang berwajib."

"Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal- hal yang tak diinginkan," kata Wawan dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Minggu (4/9/2022).

Sebagai informasi, pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi sejak Sabtu (3/9/2022) pekan lalu untuk meringankan APBN.

Di mana harga Pertalite yang sebelumnya Rp 7.650 per liter disesuaikan menjadi Rp 10.000 per liter.

Kemudian, Solar bersubsidi  menjadi Rp 6.800 per liter dan harga Pertamax (nonsubsidi) dari Rp12.500 menjadi Rp 14.500.

Adanya kenaikan harga tersebut, sejumlah elemen masyarakat pun menolak dan mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan buruh bakal menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM pada 6 September 2022.

Said menyebut, aksi massa Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini akan digelar di 34 provinsi.

Aksi unjuk rasa akan dilaksanakan di gedung DPR dan kantor gubernur daerah masing-masing.

"Aksi ini akan diikuti puluhan ribu buruh. Untuk di DPR RI masa aksi berjumlah hampir 5 ribu buruh masa aksi pada tanggal 6 September akan berunjuk rasa di DPR RI."

"Sedangkan ribuan buruh lainnya berunjuk rasa di kantor gubernur," kata Said dalam konferensi pers virtual, Selasa (30/8/2022).

Terdapat tiga isu yang diangkat dalam demo, yakni penolakan rencana Pemerintah menaikan harga BBM, tolak pengesahan omnibus law cipta kerja, dan buruh mendesak kenaikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 10 hingga 13 persen.

Ribuan Polisi akan Berjaga di Gedung MPR/DPR RI

Pihak kepolisian sudah menyiapkan skema pengamanan dengan menurunkan ribuan personel gabungan di area Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Sebagaimana diketahui, massa dari sejumlah elemen buruh akan menggelar aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga BBM pada Selasa ini.

"Untuk yang di DPR ini sekitar 3.000 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (6/9/2022).

Komarudin menjelaska, selain elemen buruh, ada sejumlah elemen lain yang juga melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Jakarta Pusat.

"Yang paling banyak hari ini sepertinya hanya di DPR, di Patung Kuda bukan soal BBM kalo nggak salah, tapi soal perumahan," jelasnya.

Baca juga: Demo Besar Tolak Kenaikan Harga BBM Bukan di Depan Istana Negara Tapi di DPR, Ini Tujuan Buruh

Di sisi lain, Komarudin menyebut, pihaknya belum menyiapkan rekayasa lalu lintas buntut adanya demo tersebut.

"Rekayasa lalin kita tentatif, kita lihat situasional sekira tidak dibutuhkan ya tidak akan kita tutup."

"Tapi sekira nanti memang jumlah massanya diperkirakan bisa menutup Jalan Gatot Subroto ya akan kita tutup, khususnya yang dari Semanggi menuju Slipi," ucapnya.

Lebih lanjut, Komarudin memgimbau kepada massa aksi untuk tetap mengikuti peraturan dan tidak membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Diharapkan dalam penyampaiannya tetap baik-baik saja kemudian tentunya agar tertib, saling memghormati aktivitas masyarakat lainnya," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Taufik Ismail/Abdi Ryanda Shakti, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait BBM Bersubsidi