TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil rapat pimpinan Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum partai.

Sebelum ada keputusan tersebut Suharso Monoarfa diketahui memang sudah berkeinginan mundur dari kursi nomor satu di partai berlambang ka'bah tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani menyebut Suharso Monoarfa sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan eks ketua umum M Romahurmuziy alias Romy.

Suharso lanjut Arsul juga sudah berbicara empat mata dengan Mardiono sebelum dikukuhkan menjadi Plt Ketua Umum PPP.

Baca juga: PPP Tegaskan Tetap Bagian dari KIB Seusai Pemberhentian Suharso dari Jabatan Ketua Umum

"Beliau (Suharso) itu ingin (mundur) karena beliau (Suharso) sendiri kemarin waktu bicara baik dengan Pak Mardiono (Plt Ketum PPP) maupun dengan Pak Romy itu memang sudah ingin mengundurkan diri," kata Arsul saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, DPR, Senin (5/9/2022).

Selain keinginan pribadi Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut mundur dari jabatan ketua umum, Arsul menyebut memang di internal partai kondisi sedang tegang.

Atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Tinggi PPP akhirnya menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) partai di Serang, Banten.

"Yang dikehendaki Majelis Partai agar ada pemberhentian, yang dikehendaki oleh Mukernas DPW, DPW itu ada realokasi reorganisasi, nah kan ketemunya sama," tutur Arsul.

Arsul Sani lalu memastikan tidak ada kerenggangan atau bahkan perpecahan di dalam kubu PPP usai Majelis Tinggi Partai memutuskan mengganti Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum Partai.

Arsul menegaskan, penggantian pucuk pimpinan PPP tersebut ditetapkan berdasarkan diskusi internal partai yang memang sudah lama dilakukan.

Bukan atas adanya perpecahan antara para pengurus partai.

"Jadi jangan dibayangkan PPP pecah. PPP terbelah. InshaAllah tidak. Karena ini adalah hasil diskusi panjang di internal partai," kata Arsul.

Diskusi itu didasari karena, para kader dan pengurus PPP merasa kesatuan PPP di bawah kepemimpinan Suharso belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Baca juga: Ketua Umum PPP Berganti, Ini Perbandingan Harta Kekayaan Mardiono dan Suharso Monoarfa

Hal itu didasari kata dia, karena Suharso juga turut menjabat sebagai Menteri Bappenas. Sehingga tidak fokus merawat partai.

Oleh karenanya, muncul kesepekatan para kader agar pimpinan PPP tidak merangkap jabatan lain.

"Kalau yang menjadi pimpinan PPP itu tidak merangkap di jajaran pemerintahan. Diskusi itu sudah lama dan Pak Suharso juga sudah mengetahui," ucapnya.

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan mengatakan para pimpinan majelis berkesimpulan bahwa terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa pribadi dengan masyarakat Indonesia.

Terlebih masyarakat yang dimaksud yakni pemilih dan simpatisan PPP atau bisa dikatakan umat yang mendukung eksistensi dan marwah PPP sebagai wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia.

Akhirnya setelah melakukan pertemuan atau rapat antara tiga pimpinan Majelis Tinggi Partai di Bogor akhirnya disepakati pemberhentian tersebut.

Adapun agenda itu digelar pada 2-3 September 2022.

"Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," kata dia.

Terkait dengan keputusan ini, Majelis Tinggi PPP kata Usman meminta kepada seluruh jajaran pengurus untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral.

Dia juga mengimbau kepada para pengurus untuk melanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud.

"Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Aamiin," ujar Usman.

KPU Baru Dengar

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan belum mendapatkan pemberitahuan resmi soal penggantian ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Diketahui, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya.

Baca juga: Suharso Monoarfa Dicopot dari Jabatan Ketua Umum PPP, KPU Belum Terima Pemberitahuan Resmi

Ketua Majelis PPP, Muhammad Mardiono resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketum PPP.

"KPU baru mendengar dari media sehingga nanti KPU akan bersikap kalau memang sudah ada pemberitahuan resmi dari DPP PPP," kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari.

Hasyim menerangkan bahwa KPU berpegang pada Surat Keputusan (SK) Kemenkumham terkait kepengurusan DPP PPP.

Saat ini KPU tengah melakukan tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2024.

Sehingga jika ada perubahan di tengah proses tersebut, maka PPP punya kesempatan pada masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan yang berlangsung pada 15- 28 September 2022, sebagaimana Keputusan KPU Nomor 308 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Partai Politik Peserta Pemilu.

"Sehingga kalau pun ada perubahan SK Kemenkumham tentang susunan pengurus DPP PPP itu nanti kesempatannya pada saat masa perbaikan dokumen kalau kemudian ada perubahan kepengurusan," terang Hasyim.

KIB Fokus

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan terus berkonsolidasi menuju pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Viva menyebut itu setelah pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"KIB akan terus berkonsolidasi menyongsong persiapan pemilu presiden 2024," kata Viva.

Ia berharap pemberhentian Suharso tak berdampak terhadap kekompakan KIB, yakni PAN, PPP, dan Golkar.

"Semoga tidak berpengaruh signifikan terhadap eksistensi dan kekompakan KIB," ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai konsolidasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal terganggu menuju pemilihan umum (pemilu) 2024. Hal itu menanggapi pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP.

Ujang menyebut, berbagai hasil survei mengungkapkan PPP tak lolos ke Senayan pada pemilu 2024. Namun, dengan adanya pemberhentian Suharso Monoarfa dipastikan akan menggangu konsolidasi jelang pemilu.

"Tentu ini mengganggu konsolidasi persiapan PPP di dalam menghadapi pemilu itu dalam konteks untuk bisa menembus dan lolos ke Senayan lagi," kata Ujang.

Ujang berharap Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Ia menyarankan agar ketua umum baru bisa melakukan konsolidasi kepada seluruh pengurus PPP guna lolos Senayan di pemilu 2024.

"Itu yang harus dibangun oleh ketua umum atau pengurus yang baru. Tapi kalau konflik itu berlarut-larut ini yang berbahaya bagi PPP," ujarnya.(Tribun Network/fer/riz/wly)