Laporan wartawan TRIBUN-VIDEO.COM, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar acara bimbingan teknis (Bimtek) DPRD fraksi PPP seluruh Indonesia yang bertempat di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022) malam.

Tercatat sebanyak 905 peserta menghadiri acara Bimtek.

Baidowi memastikan seluruh anggota Fraksi PPP di seluruh Indonesia tetap dalam satu komando.

“Kita pastikan anggota fraksi PPP seluruh Indonesia tetap satu komando,” ujar Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi dalam sambutannya.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara menambahkan acara ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan fraksi PPP DPR RI setiap tahun, dalam rangka memperdalam tugas dan fungsi kedewanan di wilayah masing - masing.

“Ini kegiatan rutin yang dilakukan fraksi PPP DPR RI setiap tahun kita mengundang seluruh anggota fraksi untuk memperdalam terkait tugas - tugas fungsi kedewanan yang melekat pada teman - teman yang tentu disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing,” kata Amir.

Ia mengatakan acara yang berlangsung pada 5-7 September 2022 akan diisi oleh narasumber yang berkaitan dengan kepemimpinan daerah.

Di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Narsum hampir seluruh komponen, mendagri, KPK, Menteri Keuangan yang terkait dengan kepemimpinan daerah untuk memberikan materi,” ungkapnya.

Muhamad Mardiono Jadi Plt Ketua Umum PPP

Muhammad Mardiono diamanahkan sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan Suharso Monoarfa.

Hal itu keputusan Rapat Pengurus Harian DPP PPP, usai Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP oleh para Majelis dan Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang bertema “Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024.”

“Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum PPP."

"Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, Bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024,” ujar Muhammad Mardiono, usai Rakernas di Ballroom Swiss-Belinn, Serang, Banten, Senin (5/9/2022).

Sementara itu, Ketua Majelis Syariah PPP KH Mustofa Aqil Siradj menyebut keputusan ini diambil atas usulan berbagai pihak.

Dia pun berharap keputusannya bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.

“Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata merespon kiai dan berbagai pihak,” katanya.

Baca juga: Suharso Monoarfa Minta Tak Bawa-bawa Nama Presiden Jokowi di Konflik Internal PPP  

Di tempat yang sama, Ketua Majelis Kehormatan PPP KH Zarkasih Nur mengaku tidak ada kebencian terhadap pemimpin yang lalu (Suharso).

Ke depannya, dia menyebut kepemimpinan partai akan dilakukan dengan penuh kebersamaan, persatuan, dan kasih sayang.

Sehingga, bangsa Indonesia bisa lebih makmur, sejahtera, dan menjadi umat yang Rahmatan Lil Alamin.

“Kami tetap berhubungan baik, tidak ada yang menaruh kebencian ataupun kemarahan. Tetapi dalam menghadapi masalah sekarang ini kami mengharapkan Suharso melepas tugasnya sebagai Ketua Umum PPP,” ujarnya.

Baca juga: Tak Ingin Ada Dualisme, Sekjen PPP: Kami Yakin Bang Suharso dan Pak Mardiono Bisa Selesaikan Ini

Adapun Rakernas kali ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, pengurus harian DPP PPP, serta Ketua dan Sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.

Kemudian, Anggota DPR RI Fraksi PPP M Amir Uskara dan Achmad Baidowi, serta Ketua Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Habib Farhan Hasan Al Amri.

Sebagai informasi, sebelumnya para Majelis Partai telah dua kali mengirimkan surat kepada Suharso dan memintanya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PPP.

Namun, Suharso tidak kunjung meresponnya.

Terdapat juga rentetan aksi yang meminta Suharso untuk mundur dari jabatannya oleh berbagai elemen seperti; santri, kader PPP, hingga para pecinta kiai.

Aksi tersebut merupakan buntut dari ucapannya terkait “amplop kiai” dan hal lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan AD/ART partai.

Baca juga: Suharso Monoarfa Tolak Mukernas Serang: Saya Masih Ketua Umum PPP

Suharso Monoarfa Diberhentikan

Pimpinan 3 Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah, dan telah memutuskan mencopot Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum. 

Selanjutnya, akan ditunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum PPP.

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan mengatakan, pemberhentian dilakukan setelah pimpinan 3 Majelis partai menyikapi terkait ramai dan gaduhan soal Suharso secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.

Baca juga: Wakil Ketua Umum PPP Akui Dinamika Internal di Tingkat Pusat Bikin Kader Gaduh

"Sehingga pada tgl 30 Agustus 2022, dengan berat hati, Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (5/9/2022).

Pimpinan 3 Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah, dan telah memutuskan mencopot Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.

Selanjutnya, akan ditunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum PPP.

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan mengatakan, pemberhentian dilakukan setelah pimpinan 3 Majelis partai menyikapi terkait ramai dan gaduhan soal Suharso secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.

"Sehingga pada tgl 30 Agustus 2022, dengan berat hati, Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (5/9/2022).

Usman menambahkan, pada tanggal 2-3 September bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai.

"Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," terangnya.

Selanjutnya, 3 Pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP, serta meminta Pengurus Harian (PH) DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.

Baca juga: Dinamika Internal Jadi Alasan Muhamad Mardiono Tak Hadiri Workshop Nasional PPP

Usman menambahkan, bahwa keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak. Tak terkecuali Ketua Majelis Syari’ah, KH Mustofa Aqil Siraj.

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah yang ucapannya, pandangannya, nasihatnya serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP seluruh Indonesia," kata dia.

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yg berazaskan Islam ini," sambungnya.

KH Mustofa Aqil Siraj, lanjut Usman, juga mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral.

Terpenting, tak terfokus hanya pada satu masalah tertentu.

"Silakan lanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud. Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Amin," jelasnya. (*)