TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo dinilai perlu turun tangan terkait isu disharmoni hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon mengatakan hubungan tidak harmonis tersebut sudah berlangsung lama.

Baca juga: Panglima TNI dan KSAD Diminta Muncul ke Publik, Agar Spekulasi di Tubuh TNI tak jadi Polemik

"Harus (Jokowi turun tangan). Jangan sampai orang berpikiran bahwa... ini dalam tanda petik ya. Karena ini berlangsung sudah cukup lama," ujar Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Effendi menyebut isu keretakan seperti itu sudah terjadi sejak generasi sebelumnya.

Dia mengatakan, isu disharmoni sudah terjadi sejak TNI dipimpin oleh Moeldoko. Kemudian, juga di era kepemimpinan Gatot Noermantyo.

"Tapi enggak boleh. Ada apa. Memang manajemen konflik ini kan kadang-kadang suka dipakai juga untuk tidak terjadi konsolidasi kekuatan," tuturnya.

Sementara itu, Effendi menegaskan dirinya berada di posisi netral walau melempar isu disharmoni. Menurutnya, dirinya tidak berpihak kepada Andika maupun Dudung.

Sebelumnya, Jenderal Dudung Abdurachman menyatakan, hubungannya dengan Jenderal Andika Perkasa baik-baik saja.

Baca juga: Ini Kata Pangdam Jaya Mayjen Untung soal Panglima TNI dan KSAD Diisukan Kurang Harmonis

Hal itu sekaligus membantah isu yang menyebutkan hubungannya dengan Andika sedang tidak harmonis.

"Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apapun," kata Dudung di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Dudung mengaku sudah berkomunikasi dengan Andika meski belum bertemu langsung seusai isu ketidakharmonisan mereka mencuat.

"Saya sudah SMS-an enggak ada masalah, enggak ada yang dipermasalahkan, TNI solid. Kalau ada perbedaan itu biasa,"kata dia.

Baca juga: KSAD dan Panglima TNI Kompak Tepis Isu Tak Harmonis, Jenderal Dudung: Tidak Ada Masalah, TNI Solid

Dudung menuturkan, ketidakhadirannya dalam rapat Komisi I DPR pada Senin (5/9/2022) justru sesuai arahan Andika, di mana ia mengecek kesiapan batalion 143 yang akan ditugaskan ke daerah operasi di Papua.

Dia menerangkan, pengecekan itu harus ia lakukan karena Andika, selaku panglima, yang akan menggunakan batalion tersebut.

"Karena beberapa kali ditunda, saya cek dulu kesiapannya, latihannya bagaimana, kesiapan materiilnya bagaimana, itu lebih penting menurut saya," kata Dudung.

Baca juga: KSAD Dudung Ungkap Alasan Tak Hadiri Rapat di Komisi I DPR: Perintah Panglima TNI Cek Batalyon 143

Dudung pun mengaku heran mengapa isu ketidakharmonisannya dengan Andika mencuat dalam rapat Komisi I DPR yang harusnya membahas anggaran.

"Kalau kita rapat RDP itu biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas masalah anggaran. Terkadang tidak fokus pada pertanyaan atau bahasan itu. Bertanyanya yang enggak jelas aja," ujar dia.

Berita ini telah tayang di Kompas.com