Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Menkominfo, KPU, dan tim siber Polri untuk menanggulangi dugaan kebocoran data Pemilu.

Langkah ini dilakukan menyusul aksi hacker seperti Bjorka yang belakangan meretas beberapa data lembaga dan perusahaan negara.

"Mungkin dalam waktu dekat, kami akan cari waktu mengundang pihak terkait, misalnya BSSN, Menkominfo, mungkin nanti kami koordinasi dengan Komisi I. Kemudian tim siber KPU, Polri sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak mengganggu kami dalam proses pemilu ini," kata Doli kepada wartawan, Senin (12/9/2022).

Adapun hal yang akan dibicarakan dalam agenda pertemuan tersebut, salah satunya soal pengamanan data kependudukan yang saat ini ada di KPU.

Baca juga: Marak Data Bocor, Pemerintah Lakukan Emergency Response

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini tak memungkiri kejadian dugaan kebocoran data yang terjadi belakangan jadi perhatian Komisi II.

Sebab, ia khawatir perkara ini dapat menghambat proses modernisasi kepemiluan di Indonesia.

"Tentu ini memprihatinkan kita semua. Inilah salah satu kejadian yang sebetulnya menghambat kita untuk mengalami proses modernisasi di dalam setiap tugas kenegaraan kita termasuk pemilu," ujarnya.

Pemerintah Lakukan Emergency Response

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran kabinetnya membahas masalah kebocoran data pemerintah yang salah satunya dilakukan peretas Bjorka, dalam rapat intern di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Berdasarkan hasil penelaahan sementara, data yang beredar hanyalah data-data umum.

“Sebagian data-data yang lama, hanya tim lintas kementerian lembaga, BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate usai rapat.

Baca juga: Tanggapan Mahfud MD soal Data Negara yang Bocor: Belum Ada yang Membahayakan

Dalam mengantisipasi kebocoran data yang terjadi, menurutnya perlu ada emergency respon atau tanggap darurat.

Karenanya pemerintah akan melakukan langkah tanggap darurat untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini.

“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, kominfo polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” katanya.