"Itu bukan saya. Bukan saya. Saya tidak tahu sama sekali itu. Itu siapa. Jangan jangan orang yang mau menjelekkan saya juga, saya enggak tahu," kata Cak Imin.

Baca juga: Aksi Hacker Bjorka Terus Berlanjut, Bocorkan Data Pribadi Cak Imin, Singgung soal Kampanye

Sebagai Wakil Ketua DPR, Cak Imin mengaku akan mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) agar hal serupa tidak terus berlanjut dan berulang.

"Pasti [menginisiasi pimpinan DPR lain] untuk segera menggelar Paripurna dan saya akan dorong cepat RUU PDP," katanya.

Dia mengakui rentetan data pribadi dan lembaga yang dijebol dan disebar Bjorka menunjukkan sistem pertahanan nasional sedang terganggu.

Dia mendorong agar semua lembaga bekerja sama mengatasi mengatasi masalah tersebut.

"Saya kira pemerintah apakah Kominfo atau Menko Polhukam atau Kepolisian harus bahu membahu, ini perang ini, pasukan harus disiapkan," katanya.

Baca juga: Daftar Tokoh yang Data Pribadinya Dibocorkan Bjorka, Terbaru Mahfud MD dan Cak Imin

Di sisi lain Menkopolhukam Mahfud MD mengaku tak ambil pusing dan tak ingin tahu
terkait data pribadinya yang disebut dibocorkan oleh Bjorka.

Mahfud tak ambil pusing karena menurutnya data pribadinya bukan rahasia dan bisa diambil di laman website yang terbuka.

Tidak hanya itu, kata Mahfud, data pribadinya juga bisa dilihat di sampul- sampul belakang buku-buku yang ditulisnya atau di LHKPN KPK.

"Banyak yang japri (mengirim pesan pribadi) saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh Bjorka hacker. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu. Sebab data pribadi saya bukan rahasia. Bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku- buku saya, di LHKPN KPK. Data pribadi saya terbuka, tak perlu dibocorkan," kata Mahfud di akun Twitternya, @mohmahfudmd, pada Selasa (13/9).

Pemerintah sendiri lewat Kominfo, Menkopolhukam dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) segera membentuk tim tanggap darurat.

Tim tersebut akan menghadapi serangan kebocoran data seperti yang dilakukan hacker Bjorka.

Keputusan tersebut dibuat usai Presiden Jokowi melaksanakan rapat dengan sejumlah kementerian dan
lembaga untuk membahas tata kelola data di Indonesia di Istana Merdeka, Senin (12/9).

"Setelah rapat di istana, kami akan bentuk emergency respons hadapi hacker. Emergency response ini untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik," ujar Menkominfo Johnny G Plate kepada wartawan.

Baca juga: Fenomena Bjorka, Waspadai Ancaman Siber Jelang KTT G20