Komisi I DPR Bentuk Panja soal Kebocoran Data dan Judi Online
Komisi I DPR sudah memutuskan akan membuat Panja tentang kebocoran data dan judi online.
Penulis: Reza Deni
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) soal dua isu penting yang terjadi belakangan ini yakni soal kebocoran data dan judi online.
"Komisi I DPR sudah memutuskan akan membuat Panja tentang kebocoran data dan judi online. Jadi ada dua Panja," kata Dave kepasa wartawan, Rabu (14/9/2022).
Legislator Partai Golkar itu mengatakan kedua panja itu akan mengurai permasalahan yang ada.
Baca juga: Pemerintah Bentuk Satgas Perlindungan Data
"Dan bisa mendukung program-program pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan presiden, memastikan bahwa semua objek itu tercapai dan juga sistem pengamanan data itu benar-benar tingkatkan," kata dia.
"Sehingga tidak ada lagi kendala dan hingga terjadinya kebocoran yang masuk seperti seperti yang terjadi selama ini," pungkasnya.
Diketahui, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta di tengah maraknya kebocoran data pemerintah, Senin, (12/9/2022).
Terkait kebocoran data, dia meminta masyarakat untuk tenang karena tidak ada satupun sistem elektronik pemerintah yang terganggu ataupun terkena serangan siber.
“Begini ya, sekarang saya mesti tanya, ada sistem elektronik yang terganggu ndak di republik ini,” kata Hinsa di Istana.
“Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini. Sistem elektronik ya,” imbuhnya.
Hinsa enggan menjelaskan lebih jauh terkait maraknya kebocoran data, termasuk bocornya data pribadi sejumlah menteri. Ia mengatakan akan dijelaskan nanti di kantornya.
“Jadi nanti saya jelaskan karena itu kan teknis ya. nanti saya jelaskan,” tuturnya.
Hinsa tidak menjawab ketika disinggung mengenai lemahnya keamana siber pemerintah karena banyaknya data yang bocor. Ia hanya mengatakan bahwa sistem siber masih bisa diakses namun datanya bocor.
“Itu nanti dijelaskan. Tetap bisa akses tapi bocor datanya,” pungkasnya.
