Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengakui adanya kebocoran data negara yang terjadi belakangan ini.

Mahfud menyebut dirinya sudah mendapat laporan terkait dengan adanya peretasan data negara tersebut dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

"Soal anu ya, bocornya data negara lah. Itu nanti masih akan, kita, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis deputi VII saya, terjadi di sini, di sini, di sini," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Meski begitu, Mahfud menyebut data negara yang bocor itu sejauh ini tidak ada dokumen yang bersifat rahasia dan sudah diketahui khalayak umum.

"Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini. Kan cuma itu aja, ndak ada rahasia negara kalau yang saya baca, dari yang beredar itu," ucapnya.

"Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga barangkali cuma dokumen biasa, dan terbuka gitu, tetapi itu memang terjadi," sambungnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan belum ada situasi yang berbahaya terkait adanya kebocoran data itu. Saat ini, pemerintah masih melakukan pendalaman terkait itu.

"Oleh sebab itu nanti masih akan didalami. Pemerintah masih akan rapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, adanya dugaan kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU RI oleh anggota forum Breached, Bjorka