"Kita membuat Satgas untuk lebih berhati-hati, karena dua hal, pertama mengingatkan kita untuk membangun sistem lebih baik," kata Mahfud MD, Rabu (14/9/2022).

Mahfud MD juga menyebut, pemerintah akan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam sebulan ke depan.

"Kedua, dalam sebulan ke depan akan ada pengundangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan DPR di tingkat I, berarti tingkat II itu pengesahan di paripurna tidak akan ada pembahasan substansi, itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber," ungkapnya.

Sejauh ini, Mahfud MD menegaskan, belum ada data-data negara yang sifatnya rahasia bocor ke publik.

"Data-data yang sifatnya rahasia sampai sekarang belum ada, tapi kita akan menjadikan ini sebagai pengingat untuk kita lebih baik," tegasnya.

Siber Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Peretasan Data Pemerintah

Diberitakan Tribunnews.com, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri turun tangan menelusuri kasus peratasan oleh Bjorka.

Sebagaimana diketahui, nama hacker Bjorka viral setelah membocorkan sejumlah data milik pemerintah Indonesia.

Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, menyatakan penyidik Polri telah masuk ke dalam tim terpadu yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menelusuri kebocoran data dari Bjorka.

"Ya, tim Siber Bareskrim sudah masuk dalam tim terpadu," kata Dedi saat dikonfirmasi, Selasa (13/9/2022).
Meski begitu, Dedi masih enggan merinci apakah pihak kepolisian sudah mendapatkan identitas dari Bjorka.

Kasus ini pun masih dalam penanganan tim Siber Bareskrim Polri.

"Nunggu update dari siber," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah jajaran kabinetnya membahas masalah kebocoran data pemerintah yang salah satunya dilakukan oleh peretas Bjorka dalam rapat intern di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (12/9/2022).

Berdasarkan hasil penelusuran sementara, data yang beredar merupakan data-data umum bukanlah data spesifik.