Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Irjen Napoleon Bonaparte berbicara soal bantuan hukum yang rencananya akan diberikan Polda Metro Jaya untuk AKBP Jerry Raymond Siagian.

AKBP Jerry Raymond Siagian, mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jayadiketahui dipecat secara tidak hormat dari Polri karena tidak profesional dalam menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang didalangi Ferdy Sambo.

Irjen Napoleon Bonaparte usai dijatuhi vonis 5,5, bulan penjara dalam kasus penganiayaan M Kece memberikan pandangannya soal rencana pemberian bantuan hukum dari Polda Metro Jaya terhadap AKBP Jerry Raymond Siagian.

Menurut Napoleon Bonaparte, bantuan hukum yang diberikan Polda Metro Jaya bukanlah suatu perlawanan terhadap Mabes Polri.

"Setiap anggota polri itu berhak mendapatkan bantuan hukum yang disiapkan oleh kepolisian, diwakili oleh Divisi Hukum Polri," kata Napoleon Bonaparte saat ditemui selepas sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Polda Metro Siapkan Bantuan Hukum untuk AKBP Jerry, IPW: Tidak Ada Relevansinya 

Eks Kadiv Hubinter Bareskrim Polri mengatakan bahwa semua angota Polri yang terjerat kasus hukum berhak mendapatkan bantuan hukum, termasuk dirinya yang tersandung kasus menganiaya M Kece dan juga perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Namun, kata Napoleon, saat dirinya terjerat dalam dua kasus tersebut tidak ada bantuan hukum dari Polri.

Untuk itu, sambung dia, pada saat berperkara, dirinya menggunakan jasa kuasa hukum dari luar tubuh Polri.

Baca juga: Mabes Polri Tanggapi AKBP Jerry Raymond Diberikan Bantuan Hukum Meski Telah Dipecat di Sidang Etik

"Jangankan Jerry semua juga punya hak untuk itu. Termasuk saya juga punya hak dibela," kata Napoleon.

"Masalahnya saat saya perkara pertama dan sekarang (kasus M Kece), tidak ada tuh pembelaan dari Polri, dari Divisi Hukum sebagai penasehat hukum saya," ujarnya.

Untuk diketahui, AKBP Jerry Raymond Siagian dipecat dari Polri terkait kasus penyelidikan pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat, Senin.

Pemberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) itu berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Meskipun dipecat, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan bantuan hukum untuk AKBP Jerry Raymond Siagian.

Demikian pernyataan yang disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Terseret Skenario Pembunuhan Brigadir J, AKBP Jerry Raymond Siagian Resmi Dipecat dari Polri

"Polda Metro Jaya sebagai Polda di mana yang bersangkutan pernah berdinas, walaupun sudah ada TR pemindahan menjadi Pamen Yanma Mabes Polri," kata dia.

"Tetapi Polda Metro Jaya akan siap memberikan bantuan hukum, manakala yang bersangkutan membutuhkan dalam proses selanjutnya," lanjutnya.

Dia menuturkan, terkait keputusan banding yang diajukan AKBP Jerry, Polda Metro Jaya menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan.

"Adanya putusan PTDH yang dijatuhkan kepada mantan Wadirkrimum Polda Metro Jaya, saudara Jerry Siagian dalam hal ini sikap Polda Metro Jaya adalah mengembalikan kepada yang bersangkutan," ujarnya.

"Karena dalam putusan tersebut, juga ada hak untuk menyampaikan banding dan sebagainya," kata Zulpan.

Jerry Dipecat Tidak Hormat

Hakim KKEP menjatuhkan sanksi PDTH atau pemecatan secara tidak hormat kepada Jerry.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang KKEP yang berlangsung sejak Jumat (9/9/2022) hingga Sabtu (10/9/2022).

"Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," kata Kombes Rahmat Pamudji seperti dikutip dari YouTube TV Polri.

Menyikapi sanksi yang dijatuhkan terhadapnya, Jerry menyatakan banding. Polri sendiri menganggap hal itu sebagai haknya selaku terduga pelanggar.

Polri sebelumnya sempat mengungkap peran-peran Jerry hingga akhirnya dipecat. Salah satunya, karena tidak profesional dalam menangani kasus skenario dugaan pelecehan dan upaya pembunuhan yang dilaporkan istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

"Menyangkut ketidakprofesionalan di dalam penanganan laporan polisi ya. Ada dua laporan polis, satu laporan polisi terkait masalah pengancaman atau percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (9/9/2022).

Dalam sidang KKEP Jerry, hakim menghadirkan 13 saksi.

Dedi menyebut dua di antara saksi yang dihadirkan berasal dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.

Jerry diduga sempat mengintervensi LPSK supaya memberi perlindungan terhadap Putri yang ketika itu diklaim sebagai korban pelecehan seksual Brigadir J alias Nopryansah Yosua Hutabarat.

"Nanti ada juga dari LPSK yang akan dimintai keterangan sebagai saksi adalah saudara ML dan saudari YM," ungkap Dedi.