TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim pemerintah telah mengantongi identitas dari peretas Bjorka. 

Tak hanya mengantongi identitas, Mahfud juga mengklaim pemerintah telah mengetahui keberadaan Bjorka.

Meski demikian, Mahfud mengatakan identitas hacker tersebut belum bisa diungkap ke publik. 

"Kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan." 

"Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua,” kata Mahfud, Rabu (14/9/2022) dikutip dari Kompas.com. 

Lanjut Mahfud mengatakan, motif dari hacker Bjroka pun juga sudah diketahui. 

Baca juga: Telusuri Latar Belakang Hacker Bjorka, BSSN: Kami Koordinasi dengan Bareskrim Polri

Menurut Mahfud MD motif dari aksi Bjorka tersebut diketahui beragam. 

"Motifnya kan ternyata juga gado-gado. Ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli dan sebagainya," ungkap Mahfud.

Melihat motif tersebut, Mahfud pun menyatakan, serangan siber yang dilakukan Bjorka tidaklah membahayakan.

"Sehingga juga ya motif-motif kayak begitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan," ucap Mahfud.

Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi dengan Kepala BIN, Kapolri, Kepala BSSN, dan Menkominfo, Bjorka tidak memiliki keahlian membobol data yang begitu mumpuni. 

Menurut Mahfud, Bjorka hanya ingin memberitahu pemerintah untuk berhati-hati. 

"Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh," kata Mahfud.

Baca juga: Respons Polri Soal Remaja Cirebon Dituduh Dalang di Balik Hacker Bjorka

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, tim gabungan terpadu masih bekerja dan menyelidiki dugaan peretasan data yang dilakukan oleh hacker Bjorka tersebut.

"Tim gabungan masih bekerja," kata Dedi, Rabu (14/9/2022) sebagaimana dilansir Tribunnews. 

Nantinya, pihak kepolisian bakal menyampaikan jika telah mendapatkan kabar soal kasus tersebut.

"Nunggu updatenya dari Dirtipisiber juga," kata Dedi. 

Jokowi Turun Tangan

Merespons aksi hacker atau peretas Bjorka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pada jajaran terkait untuk membentuk tim khusus. 

"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” kata Menkominfo, Johnny G Plate, Selasa (13/9/2022) dikutip dari Kompas.com. 

Lanjut Jhonny mengatakan, pemerintah juga akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk menjaga ruang digital. 

"RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR RI dan pemerintah."

"Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR.

"Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita," kata Jhonny.

Adapun, tim khusus tersebut terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kemenkominfo dan Polri.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Igman Ibrahim) (Kompas.com/Aryo Putranto/Achmad N)