Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) Nining Elitos mengatakan selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi), rakyat justru semakin gigit jari dan menderita.

"Dua periode rezim Jokowi memimpin di negeri ini, kita bisa lihat apakah perbaikan atas nasib rakyat itu semakin baik?" tanya Nining dalam diskusi mimbar bebas bertajuk 'Rakyat vs Oligarki' di YLBHI, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Nining menjelaskan, berbagai macam revisi UU dilakukan rezim Jokowi.

Bahkan revisi tersebut banyak yang terkesan dipaksakan dan dikebut.

Mulai dari pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang banyak tidak disepakati oleh rakyat berbagai sektor lantaran dipandang sebagai kebijakan eksploitasi terhadap manusia dan sumber daya alam.

Baca juga: Akses ke Istana Ditutup Barikade Kawat Berduri, Massa Gebrak: Kami Bukan Maling, Penjahat & Perampok

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) ini menyebut pemerintahan era Jokowi justru lebih mementingkan investasi para kapital atau orang dekat kekuasaan.

"Tapi kita bisa lihat bagaimana wakil rakyat dan kekuasaan hari ini, yang mereka dengan adalah hanya bagaimana untuk kepentingan investasi para kapital atau orang dekat kekuasaan. Rakyat hanya gigit jari dan menderita," ujarnya.

Seakan hal itu tidak cukup, di masa pandemi Covid-19, rakyat kembali menjadi korban dari tumbal krisis kesehatan dan ekonomi.

Baca juga: Gebrak dan KASBI Demo di Kawasan Patung Kuda, Tolak Kenaikan BBM dan Cabut Omnibus Law

Para pedagang, tukang ojek, buruh di PHK tanpa pesangon atau dirumahkan tanpa dibayar.

Rakyat berharap solusi, tapi pemerintah justru mengedepankan kepentingan investasi semata.

Lagi-lagi, kata Nining, rakyat jadi tumbal utama atas kepentingan investasi pemerintah.

"Kita berharap ada solusi, tapi pemerintah lebih mengedepankan kepentingan investasi. Lagi-lagi atas nama kepentingan investasi, rakyat yang jadi tumbal utama," kata Nining.

Baca juga: Gebrak dan KASBI Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Long March dari Jalan MH Thamrin ke Patung Kuda

Tak berhenti di Omnibus Law dan kebijakan pandemi, pemerintah bersama wakil rakyat menyiapkan UU Pembentuk Peraturan Perundang-undangan (PPP) yang disebut dikebut ugal-ugalan.

Pemerintah rezim Jokowi juga menyiapkan revisi KUHP, dan secara bersamaan juga menaikkan harga BBM.

Sebelum harga BBM dinaikkan, pemerintah telah lebih dulu mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat yakni menaikkan PPN 11 persen, pencabutan subsidi listrik, hingga kenaikan tarif tol.

"Lagi lagi rakyat yang selalu dijadikan korban. kenaikan BBM apa kata kekuasaan? Mereka menyatakan karena anggaran negara defisit," jelasnya.