Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) Nining Elitos heran dengan jalan pikiran pemerintah era rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya kata dia, ketika rakyat sedang susah dan berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi, pemerintah justru membuat kebijakan yang menyulitkan rakyatnya.

Misalnya saja, menaikkan PPN 11 persen, pencabutan subsidi listrik, kenaikan tarif tol, dan teranyar adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kenaikan BBM bukan solusi, solusinya adalah bagi tuh anggaran yang dikorupsi, tangkap, miskinkan mereka. Orang yang semakin kaya di masa pandemi harusnya harta mereka didistribusikan bagi rakyat," kata Nining dalam diskusi mimbar bebas bertajuk 'Rakyat vs Oligarki' di YLBHI, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

"Bukan rakyat yang sudah susah, sudah menderita, nggak sejahtera, malah dikasih kenaikan BBM. Saya nggak tahu cara berpikir kekuasaan hari ini," jelas dia.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengatakan rakyat selalu menjadi korban dalam banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintahan era Jokowi.

Padahal kata dia, alih-alih menaikkan harga BBM, pemerintah bisa mencari solusi lain yakni memilih program yang tidak jadi prioritas seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Baca juga: Aliansi Buruh: Pemerintah yang Berutang, Tapi Rakyat yang Diminta Menanggung

Namun pembangunan IKN yang dinilai tidak punya urgensinya apalagi berdampak pada kepentingan rakyat, justru dikebut luar biasa. Rezim Jokowi dinilai sangat ambisius menyelesaikan pembangunan IKN yang menelan biaya besar tersebut secara cepat.

"Kalau kita mau bilang, sekarang penguasa itu versus rakyat," ujarnya.