Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung atau Kejagung menolak institusinya dikaitkan dengan pembebasan bersyarat eks Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada 6 September 2022.

"Jadi sudah kami sampaikan sebenarnya itu bahwa dengan satu narapidana atas nama P itu sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Kejagung," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana kepada wartawan, Jumat (16/9/2022).

Ketut menyatakan bahwa Pinangki telah dipecat sebagai anggota Kejaksaan RI.

Sebaliknya, kasus pembebasan bersyarat Pinangki murni keputusan Kemenkumham.

"Karena di tahun 2020 yang bersangkutan dipecat baik sebagai jaksa maupun sebagai PNS dan itu pembebasan bersyarat adalah kewenangan mutlak daripada Kemenkumham. Kita nggak ada kaitannya dengan pembebasan bersyarat dan kita hormati semua," jelasnya.

Baca juga: Wamenkumham soal Bebasnya Pinangki Jadi Sorotan Publik: Kita Memberikan Sesuai Aturan

Di sisi lain, Ketut menyatakan pihaknya enggan menanggapi pembebasan bersyarat Pinangki sebagai bentuk pelemahan penegakan hukum.

Kejagung menghormati pembebasan tersebut.

"Saya tidak bisa berpendapat lemah atau tidak. Kita menghormati keputusan institusi lain," tukas dia.

Sebelumnya 23 terpidana korupsi mendapatkan hak bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Ke-23 narapidana dikeluarkan dari penjara masing-masing pada Selasa (6/9/2022) lalu.

"Adapun 23 narapidana tipikor (tindak pidana korupsi) yang sudah dikeluarkan pada tanggal 6 September 2022 dari 2 lapas (lembaga pemasyarakatan), yaitu Lapas Kelas I Sukamiskin dan Lapas Kelas IIA Tangerang," kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/9/2022) lalu.

Berikut daftar lengkap 23 narapidana korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat:

Lapas Kelas IIA Tangerang: