Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin angkat bicara terkait pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY menyebut adanya tanda-tanda kecurangan pada Pemilu 2024 dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan ucapan yang berdasar dan tak hanya sekadar asumsi. 

“Pernyataan itu didasari oleh statement-statement pihak lain yang memang sudah berkeinginan agar Pilpres 2024 dua pasang,” ujar Ujang ketika dihubungi Tribunnews, Minggu (18/9/2022).

Lebh lanjut, Ujang mengatakan, dasar dari pernyataan itu justru berasal dari tokoh-tokoh PDI Perjuangan (PDIP) yang merupakan, seperti disebut Ujang, kubu sebelah dari Partai Demokrat.

Ujang juga mengatakan memang perlu adanya tiga hingga empat pasangan calon persiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2024 mendatang.

Hal ini untuk menghindari polarisai.

“Itu kan disampaikan oleh Hasto, oleh Megawati, oleh pihak PDIP. Oleh karena itu utk menghidari polarisasi, maka perlu 3 4 pasangan calon,” ucap Ujang.

“Memang pernyataan SBY itu didasarkan pada statement-statement yang pernah dilakukan oleh kubu sebelah. Ya tentu ada indiakasi itu bisa jadi ada benarnya dan juga ada tidaknya,” tambahnya.

Sebelumnya dalam Rapimnas Partai Demokrat SBY menyatakan bakal turun gunung. 

Hal ini lantaran dirinya mendapat informasi ada tanda-tanda Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

Baca juga: SBY Ungkap Ada Tanda Kecurangan di Pemilu 2024, Pengamat Kaitkan dengan Wacana Dua Paslon PDIP

SBY menyatakan berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dikehendaki pihak tertentu. 

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

SBY juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," ujar SBY.