Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia mencatat kondisi pemerintahan saat ini dinilai sangat buruk oleh masyarakat, apalagi ketika pemerintah mengambil keputusan mengurangi subsidi sehingga Bahan Bakar Minyak (BBM) harus naik.

Sebesar 51,1 persen masyarakat menilai sangat buruk kondisi perekonomian saat ini.

Angka ini meningkat tajam dibanding temuan Indikator Politik Indonesia akhir bulan lalu, yaitu 39,2 persen.

“Kondisi perekonomian memburuk terutama karena keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi sehingga harga BBM harus naik, mayoritas warga menentang kebijakan tersebut, 71,5 persen” jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya secara daring, Minggu (18/9/2022) siang. 

Mayoritas yang menolak tercatat terbagi atas beberapa golongan.

Adapun penolakan berasal dari kalangan perempuan, usia semakin muda, pendidikan menenggah, pendapatan 3,5 juta ke bawah, kelompok pelajar, pegawai, wiraswasta dan ibu rumah tangga, orang pedesaan, yang tidak puas ata kinerja Presiden Joko Widodo, dan basis Prabowo-Sandi pada pemilu 2019 lalu.

“Menurut pengguna jenis BBM, terutama pada pengguna Pertalite. Semakin sering menggunakan Pertalite semakin tinggi penolakannya,” lanjut Burhan.

Baca juga: Tuntut Turunkan Harga BBM, 4 Oktober Mendatang 7 Ribu Buruh Bakal Demo Istana Negara

Persepsi warga terhadap kondisi perekonomian dan penegakaan hukum secara bersama-sama, seperti dijelaskan Burhan, mengalami kemunduran. 

Sehingga hal ini mempengaruhi tingkat kepuasan publik atas kinerja presiden yang menurun cukup tajam dari 72,4 persen menjadi 62,2 persen.