Survei dilakukan kepada 1.215 responden melalui sambungan telepon.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, 62,6 persen responden menilai puas dengan kinerja presiden.

Sedangkan yang merasa kurang puas hingga tidak puas sama sekali adalah 35,5%.

"Memang efeknya terhadap tren aprroval rating presiden cukup lumayan. Kurang lebih 10% dibandingkan survei bulan Agustus sebelum kenaikan harga BBM," kata Burhanuddin dalam Rilis Survei Indikator Politik Indonesia secara daring, kemarin.

Pada Agustus 2022 kemarin, atau sebelum kenaikan harga BBM approval rating presiden berada di angka 72,3%.

Ia menilai meski penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden cukup signifikan namun tingkat kepuasan kinerja tidak di bawah 50%.

Hal ini dikarenakan dua faktor. Pertama, momentum kenaikan harga BBM dilakukan saat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sedang di level tinggi yaitu 72,3%.

"Ini keputusan tidak menyenangkan banyak pihak tapi ketika dilakukan saat approval rating sedang tinggi-tingginya dampaknya setidaknya tidak sampai di bawah 50%," imbuhnya.

Kedua, faktor lain yang membuat approval rating presiden masih di atas 50% adalah pengumuman kenaikan dilakukan jauh sebelum masa pemilihan umum (pemilu).

Burhanuddin menjelaskan apabila pengumuman kenaikan dilakukan pada tahun depan maka dampaknya secara politik akan sangat besar.

"Itu dampaknya politik akan sangat besar, karena partai politik pendukung pemerintah karena sudah dekati masa pemilu mungkin mereka tidak mau masuk atau diasosiasikan dengan bagian pemerintah saat kebijakan tersebut diambil terlalu dekat dengan masa pemilu," jelasnya.

Sebagian artikel tayang di Kontan dengan judul: Pasca Kenaikan Harga BBM, Tingkat Kepuasan Terhadap Jokowi Turun Jadi 62,6%