TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh mengatakan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait adanya kecurangan pada Pemilu 2024 mendatang sebagai early warning.

Apalagi mengingat stamenet tersebut keluar dari seseorang yang sudah berpengalaman dan melanglang buana dalam dunia politik.

“Saya kira ini perlu juga menjadi perhatian. Mengapa? Karena yang bicara mantan presiden dua periode. Orang yang tahu persis seluk beluk permainan pemilu, permainan politik pemilu,” kata Ketua Tim Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin kepada awak media, Senin (19/9/2022). 

Pernyataan SBY, lanjut Said Salahudin, dapat ditanggapi sebagai peringatan dini agar peserta maupun penyelenggaran pemilu lebih waspada dan berhati-hati supaya sesuatu yang diucapakan SBY tersebut tidak terjadi.

Pun bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan pengawas Pemilu (PBawaslu) selaku penyelengggara, tambah Said salahudin, harus memperhatikan segala keluhan dan peringatan terakit adanya potensi pelanggaran pemilu dari segala pihak, tidak hanya SBY.

“Tapi ini boleh kita jadikan sebagai early warning, peringatan dini bahwa kita harus waspada, hati-hati agar apa yang diduga pak SBY itu tidak terjadi,” jelasnya.

“Saya kira penyelenggara, semua complain dan warning dari partai semua harus mendapat perhatian bukan hanya dari pak SBY,” tambahnya. 

Sebelumnya, diketahui dalam Rapimnas Partai Demokrat SBY menyatakan bakal turun gunung.

Baca juga: Tanggapi SBY Turun Gunung, PDIP: Bentuk Khawatir AHY Tak Dapat Dukungan Parpol

Hal ini lantaran dirinya mendapat informasi ada tanda-tanda Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY menyatakan berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dikehendaki pihak tertentu. 

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

SBY juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," ujar SBY.