TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengkritisi pernyataan politikus PDIP Aria Bima yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menerapkan strategi playing victims dalam pemilu 2024.

Herzaky mengatakan pada tahun 2004-2009 Demokrat hanya punya dukungan parlemen sangat minim dengan memiliki suara 7,45 persen.

Namun, ternyata Demokrat dipilih 20,85 persen rakyat di pileg 2009 dan SBY bisa maju kembali sebagai capres di pilpres 2009.

Karena itu, Herzaky berharap Aria Bima semakin bijak dan tak melupakan sejarah.

"Kami harap Aria Bima makin tua makin bijak, bukan makin pelupa, apalagi melupakan sejarah," ujarnya.

Herzaky menyindir yang melakukan playing victim adalah teman-teman Aria Bima yang kalah pada pemilu 2004 dan 2009.

"Yang sibuk playing victim itu teman-teman Aria Bima, yang tidak pernah ikhlas jagoannya kalah di 2004 dan 2009 dan selalu menuduh pihak lain curang," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengatakan ada tanda-tanda pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak jujur dan adil.

Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapai pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak jujur.

"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapai pemilu 2024 mendatang. Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang beredar seperti dikutip Tribunnews.com, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Tuding SBY Playing Victim soal Pemilu 2024, Demokrat Singgung Kader PDIP Dulu Nangis Saat BBM Naik

Menurut SBY, ada yang menginginkan pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya.

SBY menuturkan dirinya mendapat informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya.