Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Massa gabungan dari buruh dan petani melakukan aksi unjuk rasa sekaligus memperingati Hari Tani Nasional (HTN) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (24/9/2022).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang memimpin langsung aksi menyampaikan para petani adalah aktor penting negara.

Baca juga: Aksi Hari Tani bergeser dari Patung Kuda ke GOR Cawang Otitsa, Partai Buruh: Tanah Untuk Petani

"Para petani adalah aktor penting di dalam negara ini, tanpa petani siapa yang bisa makan, siapa yang bisa melanjutkan hidup tanpa makan," tegas Said Iqbal dalam orasinya di atas mobil komando.

Presiden Partai Buruh ini mengatakan bakal terus menyuarakan suara para petani untuk mendapatkan hak-haknya.

Ia menyebut bahwa kondisi petani di Indonesia masih pada taraf kemiskinan. Sebab kata dia, banyak petani yang masih tertindas dan didiskriminasi dari tanahnya sendiri oleh oknum korporasi.

"Tidak ada di satu negara, di satu bangsa, dikatakan bangsanya kuat kalau kaum taninya miskin, kalau kaum taninya tertindas, kalau kaum taninya didiskriminalisasi, bahkan diusir dari tanahnya," katanya.

Adapun usai beberapa jam menyampaikan aksinya di kawasan Patung Kuda, 10 perwakilan massa buruh dan petani diundang bermediasi langsung dengan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Baca juga: Hanya Untungkan Korporasi, Partai Buruh Tolak Konsep Bank Tanah Omnibus Law

Dalam kesempatan tersebut pihak Istana disebut mencatat seluruh tuntutan yang disuarakan para petani dan buruh hari ini.

Sebagai informasi, aksi para buruh tani dalam peringatan HTN 2022 ini membawa tiga tuntutan utama.

Pertama, para buruh tani meminta pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah rakyat yang dikuasai oleh korporasi.

Baca juga: Tiga Tuntutan Buruh ke Jokowi di Hari Tani Nasional 2022

Kedua, buruh menolak Omnibus Law yang dinilai hanya melayani kepentingan investor, dan proyek-proyek strategis pemerintah seperti food estate.

Ketiga, buruh menolak keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM.