Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua MTI Jawa Timur Kritik Standar Pelayanan Kedatangan Internasional Terminal II Bandara Juanda

Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur (Jatim), Bambang Haryo Soekartono, mengaku kaget saat mendarat di Bandara Juanda.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Ketua MTI Jawa Timur Kritik Standar Pelayanan Kedatangan Internasional Terminal II Bandara Juanda
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Ilustrasi Bandara Juanda Surabaya Jawa Timur. Ketua Harian MTI Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono, mengritik standar pelayanan kedatangan internasional Terminal II Bandara Juanda. 

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur (Jatim), Bambang Haryo Soekartono, mengaku kaget saat mendarat di Bandara Juanda Surabaya Jawa Timur.

BHS, demikian dia disapa, saat itu baru tiba dari Malaysia.

"Saya melakukan prosedur kedatangan mulai dari pemeriksaan vaksin booster dimana terjadi antrian yang cukup panjang sekitar 20 menit," kata BHS dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).

Menurut dia sebenarnya di beberapa bandara negara lain sudah tidak diberlakukan lagi kebijakan seperti itu karena bisa menggunakan sistem barcode seperti yang diterapkan di Bandara Soekarno Hatta Jakarta.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini mengatakan penumpang internasional harus antri panjang sekitar 20 menit di imigrasi dan setelah itu kembali harus antri pada pemeriksaan bea cukai setelah pengambilan barang sekitar 20 menit.

Baca juga: Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 30.911 Benih Lobster di Bandara Juanda

"Dimana jalur bea cukai hijau tidak dipergunakan, semuanya ke jalur merah mengakibatkan antrian sangat panjang. Padahal saat itu hanya ada 2 pesawat yakni satu pesawat umrah dan satu pesawat kami," ujar BHS.

Dia melanjutkan saat keluar dari bea cukai, terlihat puluhan ibu-ibu sangat kelelahan duduk di lantai bahkan ada yang sampai tertidur di lantai.

BERITA REKOMENDASI

"Mereka adalah para tamu Allah yang baru melaksanakan ibadah umroh, mereka adalah orang-orang dari kalangan menengah asal Blitar," katanya.

Menurut dia itu disebabkan karena tidak adanya kursi di kedatangan internasional akhirnya mereka kelelahan cukup lama dan terpaksa duduk serta tiduran di terminal kedatangan tersebut, bahkan diterminal kedatangan tersebut tidak ada tenant makanan dan lain lain yang buka.

Baca juga: Kawan Migran Bea Cukai Juanda Bantu Pekerja Migran Registrasikan IMEI

"Saya sangat heran tamu Allah dikalahkan dengan tamu seorang Menteri, Dirjen dan lain lain yang selalu mendapatkan fasilitas VIP, rupanya mereka tidak sadar Allah SWT adalah yang menciptakan mereka," ujar BHS.

Sebagai bandara internasional, BHS mengatakan Bandara Juanda Surabaya terkesan yang sangat memalukan dan memprihatinkan.

"Bila dibandingkan dengan bandara low cost carrier (LCC) saat kami tiba di Kuala Lumpur ataupun di pedalaman Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah, kondisi pelayanan kedatangan jauh berbeda, begitu banyak fasilitas kursi dan tenant yang melimpah, tersedia tempat para penumpang beristirahat saat menunggu penjemputan dan lainnya," kata BHS.

Lebih lanjut Alumni ITS Surabaya ini mengatakan di Bandara Juanda temperatur mulai dari gangway yang sangat panas maupun ruang menuju ke tempat pemeriksaan juga begitu kondisinya sampai dengan keluar pemeriksaan bea cukai.

"Ini semua merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan dan tidak ada satu standarisasi pelayanan minimun dan kontrol yang sangat lemah. Padahal, terminal internasional merupakan etalase citra baik buruknya transportasi di indonesia. Saya sangat prihatin dan sesalkan atas kejadian tersebut," kata BHS.

Seyogyanya, menurut dia, Kementerian Perhubungan harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten, punya capabilitas dan bisa mengkoordinir semua lembaga yang bekerja di lingkungan bandara atau di bawah Kemenhub.

"Dimana Kemenhub harus bisa mendudukkan sebagai leading sector untuk mengendalikan mereka supaya memberikan suatu pelayanan terbaik untuk masyarakat yang telah menggunakan transportasi publik," ujar BHS.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas