TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (27/9/2022).

Menurut keterangan Kuasa Hukum Lukas Enembe, Gubernur Papua itu sedang sakit sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK.

Diketahui panggilan KPK pada Lukas Enembe ini dilakukan untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi APBD Papua dan gratifikasi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan jika KPK pernah berurusan dengan tersangka yang menggunakan alasan sakit untuk menghindari pemeriksaan.

KPK pun menyayangkan sikap Lukas Enembe yang kembali mangkir dari panggilan KPK juga disayangkan oleh KPK.

Ali Fikri mengaku pihaknya memang telah mendapatkan pemberitahuan dari pihak kuasa hukum Lukas bahwa kliennya tak bisa datang karena sakit.

Baca juga: Akses Jalan Menuju Kediaman Lukas Enembe Ditutupi Material Timbunan dan Eskavator

Namun KPK masih meragukan informasi terkait kondisi kesehatan Lukas Enembe tersebut.

Karena KPK masih belum mendapatkan infotmasi yang sahih dari pihak dokter ataupun tenaga medis, yang bisa menerangkan kondisi kesehatan Lukas Enembe.

Lebih lanjut, Ali Fikri menyebut KPK tak segan-segan mempidanakan Kuasa Hukum Lukas Enembe, jika terus berupaya menghalangi proses penyidikan dari KPK.

Ketentuan tersebut juga sudah tercantum dalam Pasal 221 KUHP atau Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Baca juga: Cari Second Opinion, KPK akan Koordinasi dengan IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

“KPK pun tidak segan untuk mengenakan pasal Pasal 221 KUHP ataupun Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 kepada para pihak yang diduga menghalang-halangi suatu proses hukum."

"Bisa masuk dalam kriteria menghambat atau merintangi proses penyidikan yang KPK tengah lakukan," kata Ali Fikri dilansir Kompas.com, Selasa (27/9/2022).

Ali menilai jika seharusnya Kuasa Hukum Lukas Enembe ini bisa membantu proses penyidikan dari kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang menimpa kliennya itu.

Baca juga: Daftar Dugaan Rute Perjalanan Lukas Enembe Desember 2021-Agustus 2022: Ada ke Munich dan Australia

Majelis Rakyat Papua Minta Lukas Enembe Kooperatif dan Patuhi Proses Hukum

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Dukungan Dorince dilatari keyakinannya, bahwa KPK dan PPATK telah mempunyai bukti-bukti yang cukup sebelum menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka.

“Sebagai warga masyarakat Papua dari komponen perempuan, saya melihat kasus Lukas Enembe ini sebagai sebuah proses hukum yang harus dilalui dengan baik. KPK bersama PPATK pasti mempunyai bukti yang kuat sesuai tupoksi-nya masing-masing,” kata Dorince, Senin (27/9/2022).

Agar proses hukum itu dapat berjalan secara baik, Dorince meminta Lukas Enembe kooperatif dan kuasa hukum Lukas Enembe diharapkan tidak memberikan pernyataan provokatif.

Baca juga: Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan, KPK Gandeng IDI untuk Pastikan Kondisi Kesehatan Gubernur Papua

Karena bisa menyebabkan situasi tidak kondusif.

“Mari kita berikan dukungan kepada Lukas Enembe untuk menjalani proses hukum. Lukas Enembe harus kooperatif terhadap proses hukum sehingga berjalan lancar,” tegas Dorince.

Dorince juga meminta masyarakat Papua tetap tenang dan patuh terhadap hukum yang berlaku serta mengawal proses hukum terhadap Lukas Enembe.

Kendati masyarakat memperhatikan ada beberapa dana korupsi yang digunakan Lukas untuk perjudian.

Menurutnya, perjudian dengan menggunakan dana korupsi sangat tidak etis, karena di kampung-kampung di Papua masih banyak masyarakat yang miskin dan menderita.

Baca juga: KPK Bakal Gandeng IDI Pastikan Kondisi Kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe

“Masyarakat di tanah Papua agar tetap menjaga stabilitas daerah dan kamtibmas, serta tidak membuat konten yang bersifat provokasi dan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang yang beredar di tengah masyarakat,” ucapnya.

Dorince mengungkapkan, situasi keamanan di tanah Papua harus tetap aman dan nyaman. Pasalnya, pada Oktober 2022 mendatang Papua akan menjadi tuan rumah event nasional yaitu Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang akan berlangsung sejak 24-30 Oktober 2022 di wilayah adat Tabi, Jayapura.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(Kompas.com/Syakirun Ni'am)

Baca berita lainnya terkait Kasus Lukas Enembe.