TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu menilai ide pengusungan Joko Widodo sebagai Calon Wakil Presiden sah-sah saja dalam sistem presidensial.

Apalagi tidak ada aturan yang tertulis bahwa Presiden dua periode tidak boleh mencalonkan diri lagi sebagai wakil presiden.

"Dengan kita sistem presidensial ini Presiden adalah Presiden, jangan lagi bermimpi menjadi wakil presiden. Intinya itu, kecuali Wakil Presiden ingin menjadi Presiden karena tahapannya ke situ," ucap Masinton di kantor Tribun Network, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Politisi PDIP tersebut menegaskan publik harus memahami bahwa pemilu sebagai sarana demokrasi sepantasnya menjadi penguatan identitas kebangsaan RI.

Masinton menyebut kalau untuk posisi Wakil Presiden untuk apa karena dia hanya membantu Presiden.

"Nah kalau kita kan presidensial, semua urusan kepala negara dan kepala pemerintahan ada di presiden sedangkan Wakil Presiden itu, dia tidak berbagi kekuasaan dengan Presiden. Dia hanya berada dalam satu lembaga Kepresidenan," imbuhnya.

Berikut petikan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Masinton Pasaribu:

Bagaimana Bang Masinton melihat ide fenomenal ini kalau saya melihatnya tidak bahwa ini leterlek mengajukan Prabowo-Jokowi, tapi ada pesan mungkin?

Sebagai sebuah keinginan atau pesan agar pemilu 2024 nanti tidak seperti pemilu sebelumnya. Tadi kalau dibilang sampai ada yang cerai, itu kalau politik dibawa baper begitu. Istilah anak sekarang kena mental.

Jadi sebenarnya adalah kita semua harus memberikan edukasi dan pemahaman bersama kepada publik bahwa apapun pemilu sebagai sarana demokrasi itu harus bagian dari penguatan identitas kebangsaan kita. Bangsa yang majemuk tadi.

Pemilu itu untuk melahirkan kepemimpinan jangan sampai dinodai dengan keterbelahan memainkan isu-isu yang membuat kondisi bangsa kita menjadi tidak kondusif.

Maka sebenarnya nggak tau apakah Sekber terkoneksi juga dengan Qodari temannya Pak Toto yang usulkan Jokowi-Prabowo karena nggak bisa tiga periode yauda dibalik lagi Prabowo-Jokowi.

Artinya memang ada mencoba mengupayakan itu. It's ok, itu oke-oke saja dalam sistem demokrasi kita tetapi kalau saya lihat dalam perspektif ketatanegaraannya. Jabatan Wakil Presiden itu dalam konstitusi dia membantu tugas Presiden.

Beda halnya kalau sistem ketatanegaraan kita bukan presidensial atau gabungan parlementer dengan presiden atau terpisah.

Baca juga: Jokowi Tanggapi soal Wacana Maju Jadi Calon Wakil Presiden RI pada Pilpres 2024