TRIBUNNEWS.COM - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menegaskan mereka akan mengawal dan mengawasi penyaluran bantuan sosial pengalihan subsidi BBM di masyarakat.

Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP, Michael Rolandi mengungkapkan pihaknya mempersiapkan jajaran auditor untuk mengawasi program bantuan melalui diseminasi petunjuk teknis pengawasan.

Fokus pengawasannya antara lain ialah Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi kenaikan BBM atau BLT BBM.

Michael Rolandi mengatakan pengawalan dan pengawasan yang dilakukan BPKP mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pendistribusian.

"Pengawasan yang dilakukan BPKP untuk memastikan bahwa proses perencanaan sampai dengan penyaluran BLT-BBM telah dilakukan sesuai dengan prosedur," ungkap Michael, dikutip Tribunnews.com dari laman BPKP, Kamis (29/9/2022).

Menurut Michael, sasaran pengawasan BPKP selain dari sisi tata kelola juga menyasar basis data penerima bantuan yang telah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: Capaian Penyaluran BLT BBM Sudah 96,88 Persen, Kemensos: Selesai Akhir Bulan September

Selain itu pengawasan mesti memenuhi tiga ketepatan, yakni tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Pengawasan terhadap BLT BBM tidak hanya dilakukan BPKP Pusat melainkan juga melibatkan 34 Perwakilan BPKP di seluruh provinsi.

Lebih dari 96 Persen BLT BBM Tersalurkan

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM sudah tersalurkan lebih dari 96 persen.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Ternate, Maluku Utara, Rabu (28/9/2022).

"Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) telah mencapai 96,6 persen," ungkap Jokowi, dikutip dari Setkab.

BLT BBM disebut Jokowi sudah disalurkan di 508 kabupaten/kota dan diterima hampir 20 juta warga masyarakat.

Jokowi berharap bantuan sosial ini dapat menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional.