Tribun

Kasus Lukas Enembe

Pemuka Gereja KINGMI Papua Minta Lukas Enembe Jujur ke KPK: Supaya Terang Benderang

(KPK) sudah melayangkan surat panggilan kedua kepada Lukas Enembe untuk menghadap ke KPK pada 26 September 2022.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Pemuka Gereja KINGMI Papua Minta Lukas Enembe Jujur ke KPK: Supaya Terang Benderang
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Pemuka Gereja KINGMI Papua Minta Lukas Enembe Jujur ke KPK: Supaya Terang Benderang 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melayangkan surat panggilan kedua kepada Lukas Enembe untuk menghadap ke KPK pada 26 September 2022.

Namun, lagi-lagi Lukas mangkir karena alasan kesehatan.

Menanggapi hal itu, Pdt. Dr. Yones Wenda meminta Lukas jujur kepada KPK, agar kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya dapat segera terang benderang.

“Kasus korupsi Lukas Enembe sudah terdapat bukti yang cukup, oleh karena itu dia harus menyampaikan secara jujur  kepada KPK,” kata Pdt. Yones, Sabtu (1/10/2022).

Sekretaris Sinode Gereja KINGMI di Papua ini mengungkapkan bahwa semua masalah apapun yang terjadi di tanah Papua, negara pasti tahu. 

Sama halnya dengan kasus korupsi Lukas Enembe ini, KPK pasti sudah mengetahui masalahnya.

‘’Kami dari para pemuka gereja mau, bapak Lukas Enembe harus jujur. Kalau dia tidak jujur kepada KPK ujung-ujungnya nanti masyarakat yang tidak bermasalah di Papua ini, mereka bisa kena terlibat oleh karena masalah Lukas Enembe,” ucapnya.

Baca juga: Publik Diminta Bisa Membedakan Antara Kriminalisasi dan Hukum Objektif terkait Kasus Lukas Enembe

Pdt. Yones juga meminta kepada penasehat hukum Lukas Enembe agar menyampaikan kepada Lukas dan kepada KPK perbuatan apa saja yang sudah dilakukan Lukas.

“Kalau Pak Lukas tidak jujur, berarti dia masih mempertahankan terus, nanti Papua ke depan ini bagaimana. Ini yang kami para tokoh agama ini khawatir, karena sekarang banyak dari masyarakat Papua yang melindungi pak Lukas Enembe. ini bisa menimbulkan konflik,” katanya.

Pdt. Yones mengungkapkan, tanah Papua sebenarnya telah mendapatkan dukungan dana yang besar dari Pemerintah, namun faktanya masih ditemukan jalan utama di Papua yang rusak. 

Oleh karena itu dana yang besar tersebut  harus dilacak ke seluruh pejabat di daerah, sehingga pengelolaannya bisa memajukan dan mensejahterakan Papua.

“Kami hanya dengar nilainya triliunan, tetapi dikemanakan kami tidak tahu. KPK perlu melacak semua dana ini, supaya Papua ke depan bisa semakin maju," jelasnya.

Kepada masyarakat Papua, imbuh Pdt Yones, baik yang ada di pantai maupun yang ada di gunung-gunung untuk memahami secara baik masalah Lukas Enembe ini. 

“jangan ikut-ikut, terpengaruh dari orang-orang yang tidak benar, atau orang-orang yang menghalang-halangi KPK," kata Pdt. Yones.
 

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas