Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai sosok Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta harus netral dan terbebas dari intrik politik.

Alasannya, jika sosok Pj Gubernur DKI tidak netral, akan membuat keterbelahan masyarakat Jakarta semakin meluas.

"PJ (Gubernur DKI) ini, akan menuju 2024 situasinya akan terjadi pembelahan, untuk itu (dibutuhkan) orang-orang yang netral," kata Trubus saat dihubungi, Selasa (4/10/2022).

Trubus juga mengulas soal deklarasi yang dilakukan oleh Partai NasDem terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan.

Menurutnya, hal ini menjadi momentum untuk melakukan perubahan terkait situasi politik nasional.

Baca juga: Pengamat: Keputusan NasDem Deklarasi Anies Bikin Demokrat Bingung dan Dilema

Ia pun mengulas soal sosok tiga nama yang akan menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

Yakni, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali dan Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono.

Trubus mengulas soal sosok Heru Budi Hartono. Menurutnya, Heru bisa memancing publik enemy yang luar biasa.

Pasalnya, Heru dinilai sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Anies Baswedan Lengser Dalam Hitungan Hari, PDIP Kritik Banyak Program Kerja Belum Tuntas 

"Bagi kelompok Pak Anies ini akan menjadi situasi, terjadi benturan keras di bawah," ucapnya.

Sementara, jika Marullah Matali yang terpilih, justru akan membuat rumit birokrasi.

Trubus khawatir, jika seorang Sekda DKI yang terpilih, justru akan berdampak pada pelayanan publik yang tidak optimal.

Ia pun menilai, bahwa sosok yang paling netral dari unsur Kemendagri.

Meski begitu dia tak menyebut nama.

Baca juga: Anies Baswedan Bakal Capres 2024, Niluh Djelantik Mundur dari Nasdem: Pengumuman Resmi Menyusul

Namun, Trubus menilai bahwa sosok Kemendagri bisa menjawab sejumlah persoalan di Jakarta.

"Bagaimana menggerakan RT/RW, Lurah dan Camat untuk melakukan layanan publik yang optimal. Itu sulit sekali karena terjadi pungli, suap, dll. Jual beli jabatan juga terjadi," terangnya.

"Jadi ini yang harus menangani dan menggerakan adalah Kemendagri yang punya pengalaman," sambungnya.

Sedangkan, terkait persoalan konteks wilayah penyangga, Trubus menyebut Heru dan Marullah tak mempu menjawab hal itu.

Persolan wilayah penyangga Ibu Kota ini sangat penting, terutama dalam mensinergikan kebijakan. Ia mencontohkan persoalan sampah DKI yang harus dibuang ke Bantar Gebang, Bekasi.

"Itu tidak bisa ditanggani dua org itu kecuali Kemendagri yang bisa mensinergiskan wilayah penyangga dan DKI," jelasnya.