TRIBUNNEWS.COM - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pada hari ini, Jumat (7/10/2022).

Diketahui pemeriksaan yang dilakukan Kejagung kepada Susi Pudjiastuti ini terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam industri pada periode 2016 hingga 2020.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana pun membenarkan terkait kabar pemeriksaan Susi Pudjiastuti ini dan menyebut mantan Menteri KKP ini sudah datang dan tengah diperiksa di Gedung Bundar Kejagung.

"Hari ini sudah datang beliau. Sudah di gedung bundar," kata Ketut sebagaimana diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.

Meski demikian Ketut masih tidak mau menginformasikan soal detail pemeriksaan pada Susi hari ini.

Ketut hanya menyebut jika pihaknya akan memberi penjelasan setelah pemeriksaan Susi selesai dilakukan.

Baca juga: Hadir di Kejagung, Eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti Diperiksa Soal Dugaan Korupsi Impor Garam

Kronologi Pemeriksaan Susi Pudjiastuti

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, pemeriksaan pada Susi Pudjiastuti ini berawal dari Kejagung yang tengah menyidik kasus dugaan penyalahgunaan wewenang.

Yakni terkait penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam pada periode 2016-2020.

Diketahui selumnya penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah mengumumkan kehadiran Susi Pudjiastuti untuk pemeriksaan hari ini sejak Rabu (5/10/2022).

Saat itu Jampidsus pun menyatakan jika Susi Pudjiastuti sudah dipastikan akan datang memenuhi panggilan Kejagung untuk pemeriksaan.

Baca juga: Soal Impor Garam Industri, Susi Pudjiastuti Dijadwalkan Diperiksa Kejaksaan Agung Hari Ini

Susi diperiksa Kejagung karena dianggap mengetahui proses dan latar belakang penggunaan atau dasar pengeluaran kuota impor garam.

Tak hanya Susi, penyidik juga akan memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kimia pada Kementerian Perindustrian, untuk mendapat keterangan terkait seluk-beluk impor garam industri.

Meski demikian hingga kini penyidik masih belum mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor garam ini.

Namun, penyidik menyebut akan melakukan gelar perkara dalam waktu dekat.

Baca juga: Eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti Dipanggil Kejaksaan Agung Pekan Depan Terkait Impor Garam

Gelar perkara ini nantinya dilakukan untuk memperkirakan kerugian perekonomian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini.

Saat ini jumlah kerugian tersebut juga masih dihitung oleh tim penyidik dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Yang jelas, penyidik kini telah menemukan indikasi adanya kerugian perekonomian negara, karena volume dan tempor impor garam industri yang bersamaan dengan masa panen raya petani garam.

Hal tersebut pun berujung pada hancurnya harga garam di tingkat petani.

Baca juga: Kejaksaan Agung Geledah Pabrik di 4 Kota, Buru Tersangka Dugaan Korupsi Impor Garam

Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Impor Garam

Menurut Jaksa Agung St Burhanuddin, kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam pada periode 2016-2020 sudah naik ke tahap penyidikan sejak 27 Juni 2022 lalu.

"Tim penyidik melakukan gelar perkara dan berkesimpulan untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan," ujar Burhanuddin dilansir Kompas.com, Jumat (7/10/2022).

Burhanuddin menerangkan, pada 2018 lalu Kemendag telah menerbitkan kuota persetujuan impor garam.

Saat itu, ada 21 perusahan importir garam yang mendapatkan kuota persetujuan impor garam industri.

Baca juga: Jaksa Agung Naikkan Status Perkara Dugaan Kasus Korupsi Impor Garam Era Mendag Enggartiasto Lukita

Yakni sebanyak 3.770.346 ton atau dengan nilai sebesar Rp 2.054.310.721.560.

Namun Burhanuddin menilai jika penerbitan kuota impor garam tersebut dilakukan tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri yang tersedia.

Sehingga menyebabkan stok garam industri yang melimpah.

Selanjutnya para importir pun mengatasi masalah stok garam yang melimpah ini dengan cara yang melawan hukum.

Baca juga: Dugaan Kasus Korupsi Impor Garam Era Menteri Enggartiasto Lukita Ditingkatkan Jadi Penyidikan

Yakni dengan mengalihkan garam industri menjadi garam konsumsi dengan perbandingan harga yang cukup tinggi.

Akibatnya para petani garam lokal mengalami kerugian, perekonomian negara pun turut dirugikan.

"Seharusnya UMKM yang mendapat rezeki di situ dari garam industri dalam negeri ini. Mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia yang akhirnya yang dirugikan para UMKM, ini adalah sangat-sangat menyedihkan," terang Burhanuddin.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Igman Ibrahim/Theresia Felisiani)(Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)