Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (purnawirawan) Agus Supriatna, menegaskan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus mengetahui tentang politik, namun jangan sampai masuk dalam kepentingan politik praktis.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Talk show PDI Perjuangan HUT ke-77 TNI, 'TNI Adalah Kita' yang disiarkan secara virtual, Minggu (9/10/2022).

"TNI harus disterilkan dari kepentingan politik praktis. Jangan misalkan selalu membawa-bawa ke dalam politik praktis. Memang TNI harus tau politik, tapi jangan dibawa dalam politik praktis," kata Agus.

Agus mengatakan, politik TNI adalah politik negara yang dikendalikan langsung oleh Presiden Indonesia. Untuk itu, penunjukkan panglima TNI dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun demikian, Agus menegaskan hal itu tak juga menjadi alasan untuk TNI masuk dalam ranah kepentingan politik praktis. 

"Selanjutnya dalam pemilihan Panglima TNI contoh, panglima TNI itu ditunjuk oleh Presiden tapi sesuai UU TNI harus ada persetujuan DPR. Makanya DPR mengadakan fit and proper test," ujar dia.

"Tapi itu hanya persetujuan DPR, jadi bukan politik yang akan mengendalikan TNI," sambungnya.

Lebih jauh, Agus mengatakan, TNI perlu mempertahankan kepeloporan dari Presiden pertama RI, Ir Soekarno hingga Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Sekjen PDI Perjuangan: Bung Karno Bercita-cita TNI Bukan Sekadar Alat Pertahanan Negara

Kata dia, tiga Matra TNI, yakni angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut harus menjaga soliditas dan sinergitas secara bersamaan.

"TNI ini harus tetap mempertahankan. Melihat kepeloporan mulai dari dulu mulai zaman Bung Karno sampai Ibu Mega, itu harus mempertahankan konsulidasi, soliditas dan sinergi ketiga Matra TNI. Tidak boleh ada yang menonjol secara sektoral. Harus sinergitas ketiga Matra TNI itu," tuturnya.