TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi baru saja melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10/2022).

Hendrar Prihadi sebelumnya dikenal sebagai Walikota Semarang yang menjabat sejak tahun 2013.

Pengangkatan Hendrar Prihadi dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI No 125/TPA tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama LKPP.

Kursi Kepala LKPP kosong sepeninggal Abdullah Azwar Anas yang dilantik Presiden menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) pada 7 September lalu. Hendrar merupakan politikus PDIP yang telah menjabat Wali Kota Semarang sejak 2013 lalu.

Sempat muncul analisis dari pengamat bahwa pengangkatan Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP untuk memuluskan peluang Gibran Rakabuming menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) pada Pemilu menadatang.

Analisis tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro.

Agung Baskoro mengatakan, posisi baru Hendrar Prihadi ini sebagai bentuk memuliskan langkah Gibran Rakabuming menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) pada Pemilu menadatang.

“Kemungkinan ke arah sana besar,” kata Agung Baskoro saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (10/10/2022).

Ia mengatakan langkah ini juga untuk meminimalisir resistensi sebagaimana terjadi di Kota Solo, saat sejumlah pengurus teras DPC PDIP terkesan mendukung setengah hati saat Gibran maju Pemilihan Walikota atau Pilwako.

Baca juga: Hendrar Prihadi Jadi Kepala LKPP, Presiden Minta RUU Pengadaan Barang dan Jasa Disahkan Sebelum 2024

Presiden mengatakan Hendrar Prihadi dipilih sebagai Kepala LKPP karena telah mengikuti rekam jejak Hendrar sejak lama.

“Wali Kota Semarang dua periode saya mengikuti rekam jejaknya juga kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola sebuah organisasi,” kata Jokowi.

Presiden berharap LKPP dapat terus memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca juga: Presiden Jokowi Tugaskan Kepala LKPP Hendrar Prihadi Segera Lakukan Percepatan E-Catalog

Pengelolaan barang dan jasa di LKPP mencapai ratusan bahkan ribuan triliun.

“Yang penting sistem nya terus diperbaiki sehingga ruang-ruang untuk utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan,” katanya.